Denpasar (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta Gubernur Bali bersiap untuk mengarahkan masyarakat mengikuti program transmigrasi demi kesejahteraan.
“Jadi Pak Gubernur, kita siap-siap Pak Gubernur, warga Bali juga harus ada yang disiapkan untuk transmigrasi lagi,” kata Menteri Nusron di Denpasar, Rabu.
Hal ini disampaikan Menteri ATR/BPN melihat semakin terbatasnya lahan hingga terjadinya alih fungsi lahan produktif di Bali yang menyebabkan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) Bali di bawah 87 persen dari total lahan baku sawah (LBS).
Menurutnya, jika tak dilakukan langkah transmigrasi maka pemanfaatan lahan untuk investasi pariwisata akan membuat masyarakat lokal terutama petani tidak bekerja dan berujung pada kemiskinan.
“Di Bali kalau tanahnya sudah tidak ada, ya mau tidak mau harus transmigrasi seperti dulu, sekarang Pak Presiden secara ketat mewajibkan semua pengusaha pemegang HGU memiliki plasma (petani),” ucap Menteri ATR/BPN.
“Dulu para pengusaha berdalih, katanya plasmanya tidak bisa, karena tidak ada masyarakat sekitar, karena ini di tengah Kalimantan sana, di tengah Papua sana,” sambungnya.
Untuk itu pemerintah pusat mendorong untuk mendatangkan masyarakat dari daerah yang padat seperti Jawa dan Bali ke daerah-daerah yang masih memiliki lahan untuk digarap.
Salah satu daerah yang didorong Nusron agar masyarakat Bali datangi adalah Merauke, Papua Selatan, dimana pemerintah menargetkan masyarakat memanfaatkan 2,4 juta hektare tanah disana untuk digarap.
Selain itu ada juga lahan di Pulau Buru, di Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan yang akan dibuka dalam lima tahun dengan luasan hampir 3 juta hektare sawah baru.
“Program transmigrasi dihidupkan lagi dengan dikasih garapan pertanian di luar Jawa yang lebih menjanjikan, sehingga untuk mengatasi peta kemiskinan yang ekstrim desil satu dan desil dua di dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional,” ujar Menteri ATR/BPN.
Ia meyakini dengan langkah ini maka keadilan akan tercipta, redistribusi tanah yang tidak timpang akan menjamin semua warga negara memiliki tanahnya sendiri.
