Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos sepakat bekerja sama di tiga sektor.
Kerja sama tersebut mengenai Tata Kelola Pemenuhan Dokumen Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention (MCP), Penyelenggaraan Pemerintahan Digital, dan Pembangunan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Gubernur Koster dalam keterangan di Denpasar, Selasa, mengatakan kerja sama ini adalah momentum strategis dalam memperkuat semangat kolaborasi antar-daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, pemerataan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Ini adalah bentuk konkret sinergi horizontal antar-pemerintah daerah untuk saling mengisi, saling belajar, dan saling memperkuat kapasitas,” kata dia.
Penandatanganan kesepakatan ini adalah tindak lanjut dari kedatangan Gubernur Sherly pada Sabtu (12/7) lalu yang mengajukan kemitraan dengan Pemprov Bali atas saran KPK.
Pertemuan pertama saat itu langsung ditindaklanjuti tim teknis sehingga mengerucut pada tahap yang lebih serius yaitu penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama untuk tiga sektor.
Gubernur Bali kemudian meyakini kerja sama ini akan membuka peluang yang lebih luas untuk bertukar pengalaman, berbagi praktik baik, dan menjajaki berbagai sektor unggulan yang dapat dikembangkan secara bersama.
“Penandatanganan kerja sama ini bukan hanya simbol seremonial, tetapi merupakan bentuk nyata komitmen antar-daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan, memperluas jejaring antar pemerintahan, dan mendorong pertumbuhan daerah secara inklusif serta berkelanjutan,” ujarnya.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos kemudian meminta seluruh pimpinan OPD di Malut belajar yang terbaik dari Bali, bertumbuh bersama untuk meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat.
Sherly menjelaskan Maluku Utara berminat menguatkan kerja sama dalam Tata Kelola Pemenuhan Dokumen MCP karena pada tahun 2024 Bali menempati peringkat pertama dengan nilai hampir sempurna yaitu 99.
Sedangkan, Maluku Utara saat itu masih tertahan di nilai 71.
“Sebenarnya ada peningkatan cukup signifikan dibanding nilai yang kami peroleh pada tahun 2023 yaitu 30,” ucapnya.
Melalui kerja sama dengan Pemprov Bali, Pemprov Malut optimistis mampu mengejar ketertinggalan dan di tahun 2025, dimana ia menargetkan nilai MCP sebesar 82.
“Semoga kami bisa masuk lima besar di tingkat nasional dalam capaian MCP,” katanya.
MCP sendiri menurutnya adalah hal yang strategis karena berkaitan dengan upaya penguatan tata kelola delapan area strategis berdasarkan indikator KPK.
Delapan area strategis itu meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, layanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN serta optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, tata kelola dana desa serta pengadaan barang dan jasa.
Selanjutnya terkait kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan Digital, Sherly memuji Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Bali yang keluar sebagai Juara I wilayah regional Jawa Bali.
“Kami berharap kolaborasi ini mendukung percepatan digitalisasi di Maluku utara menuju layanan yang lebih terbuka, efisien dan terpercaya,” ujarnya.
Sementara mengenai kerja sama Pembangunan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Maluku Utara ingin belajar dari Bali yang selama ini dikenal sebagai destinasi utama di Indonesia.
“Bali ini adalah wajah dari pariwisata Indonesia, kita semua sudah mengetahui keberhasilan Bali dalam membangun ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang hidup dan inklusif, ini menjadi inspirasi bagi Malut sebagai provinsi kepulauan yang menyimpan begitu banyak potensi alam, budaya dan SDM,” kata dia.
