Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada korporasi yang lahannya terbakar akibat membuka lahan.
"Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas bahwa tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Presiden menegaskan hal tersebut agar perusahaan dapat bertanggung jawab terhadap lahan yang telah diberikan negara untuk dikelola.
Selain itu, kata Budi, sikap tegas pemerintah tersebut dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Budi mengatakan pemerintah dalam mencegah karhutla akan menerapkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum, dukungan teknologi modern, dan kesiapsiagaan berkelanjutan.
Oleh sebab itu, tambah Menko Polkam, Presiden Prabowo akan memfasilitasi pembukaan lahan dengan teknologi modern untuk mencegah karhutla.
"Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8).
Dalam rapat itu, Presiden memberikan arahan kepada jajaran menterinya untuk mengantisipasi karhutla yang kerap terjadi selama musim kemarau.
Rapat dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah yang hadir secara langsung.
Sementara menteri-menteri yang ikut rapat melalui sambungan video telekonferensi, yaitu Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Kemudian ada pula Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.
