Jembrana, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali akan melakukan merger atau penggabungan dinas untuk efisiensi kinerja maupun anggaran.
"Kajian sudah dilakukan. Meskipun digabung fungsi pelayanan publik suatu dinas harus tetap maksimal," kata Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan di Negara, Kabupaten Jembrana, Sabtu.
Dia mengatakan penggabungan sejumlah instansi ini sudah menjadi komitmen dirinya bersama Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna saat mereka berdua memenangkan Pilkada beberapa waktu lalu.
Selain penggabungan dinas, sejalan dengan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, dia akan melakukan sejumlah kebijakan terkait penggunaan anggaran daerah.
"Kondisi keuangan saat ini tidak mudah. Banyak penerimaan pendapatan kami dalam APBD berkurang seperti dari DAK, DAU SG dan bagi hasil pajak kendaraan bermotor," katanya.
Untuk bagi hasil pajak kendaraan bermotor dengan sistem penghitungan sesuai jumlah kendaraan di masing-masing daerah yang membayar pajak, dia memperkirakan penerimaan dari sektor ini turun hingga Rp30 miliar.
Untuk menutupi penurunan pendapatan dari sejumlah sektor di atas, pihaknya akan berusaha menambah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Baca juga: Kementerian ATR/BPN jadikan tanah adat di Jembrana untuk pertanian
"Kami mencari potensi-potensi pendapatan baru termasuk dari aset daerah," katanya.
Meskipun melakukan efisiensi, dia menegaskan program 100 hari yang bersama Patriana Krisna dia sampaikan saat kampanye akan tetap dijalankan.
Salah satu yang menjadi prioritas adalah membayar bunga pinjaman bagi tenaga kerja asal Jembrana yang ingin bekerja keluar negeri.
"Kami melakukan perjanjian dengan salah satu bank. Bunga pinjaman bagi warga Jembrana yang akan bekerja keluar negeri, Pemkab Jembrana yang membayarnya. Tentu ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi," katanya.
Selain itu, bantuan mobil pick up untuk desa adat maupun desa yang tidak memiliki desa adat juga segera direalisasikan, demikian juga rumah singgah bagi penunggu pasien di RSU Sanglah.
Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna menambahkan untuk efisiensi pihaknya akan mengevaluasi aset-aset daerah yang hanya menyedot anggaran tanpa menyumbang PAD.
Untuk aset-aset seperti itu, akan disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga minimal tidak membebani keuangan daerah.
Baca juga: Kejari Jembrana terima titipan uang pengganti kasus korupsi LPD
"Beberapa aset biaya listriknya menjadi beban pemerintah. Ke depan kami upayakan aset itu bisa mandiri," katanya.
Menurut dia, di internal instansi Pemkab Jembrana juga akan dilakukan penghematan untuk penggunaan listrik dan lain-lain.
