Beijing (ANTARA) - Pemerintah China mengaku ingin menghadirkan citra yang dapat dipercaya, ramah dan terhormat di mata orang asing melalui kebijakan bebas visa.
"Ke depannya, China akan terus berupaya meningkatkan kebijakan menarik wisatawan dan menerapkan lebih banyak negara dalam daftar bebas visa, serta menghadirkan citra China yang kredibel, ramah dan terhormat kepada teman-teman orang asing," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu (12/2).
Mulai 10 Februari 2025, pemerintah China telah menerapkan kebijakan bebas visa hanya untuk kelompok wisatawan dari 10 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja) untuk mengunjungi perfektur otonom Xishuangbanna di Provinsi Yunnan, China Barat Daya tanpa visa maksimal selama enam hari.
Rombongan wisatawan itu bisa masuk lewat Bandara Internasional Xishuangbanna Gasa, Stasiun Kereta Mohan maupun jalan raya Mohan.
Namun para turis tidak boleh keluar dari wilayah Xishuangbanna yang merupakan tujuan wisata populer dan terletak di perbatasan antara Myanmar dan Laos dan dilintasi oleh Sungai Mekong tersebut.
"Kebijakan terbaru adalah termasuk berbagai langkah dalam memfasilitasi perjalanan lintas batas, kebijakan bebas visa unilateral untuk 38 negara, dan bebas visa transit selama 240 jam," tambah Guo Jiakun.
Guo Jiakun menyebut hal itu menunjukkan komitmen kuat China terhadap keterbukaan berstandar tinggi dan menjadi langkah konkret bagi China dalam mendukung ekonomi dunia yang terbuka.
Menurut Badan Administrasi Imigrasi Nasional China, orang asing yang datang ke China dengan memanfaatkan fasilitas bebas visa pada 2024 mencapai 20,1 juta orang atau meningkat 112,3 persen dibanding 2023.
China diketahui telah menetapkan bebas visa secara timbal-balik dengan 25 negara, bebas visa unilateral untuk 38 negara dan bebas visa transit untuk 54 negara.
Di Asia Tenggara, sudah diberlakukan perjanjian timbal balik bebas visa untuk warga negara Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura.
