Denpasar (ANTARA) - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 01 Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) mengatakan akan memanfaatkan hubungan satu jalur dengan pemerintah pusat untuk dapat dana alokasi khusus.
Hal ini disampaikan Putu Agus Suradnyana dalam sesi debat kedua Pilkada Bali di Denpasar, Sabtu, menyikapi pertanyaan lawan soal strategi ketika Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah berlaku pada 2025.
“Jangka pendeknya kami akan optimalkan hubungan kami satu jalur dengan pusat untuk mengakses dana alokasi khusus,” kata dia.
Mulia-PAS yang diusung Partai Gerindra ini mengaku apabila terpilih akan menyiapkan program kerja dan menyusun proposal untuk diserahkan ke pemerintah pusat.
“Kami menyiapkan program database proposal lalu adik saya Muliawan Arya langsung bertemu Pak Presiden agar membantu kondisi ini,” ujar Putu Agus.
Made Muliawan menambahkan saat ini kondisi fiskal Bali dengan defisit Rp1,9 triliun dan cicilan hutang PEN Rp245 miliar per tahun akan menyulitkan pembangunan.
Ia meyakini satu jalur sebagai langkah strategis mendapat dana dari pemerintah pusat di luar dana alokasi umum yang sudah terpaku proses hitungannya.
“Dana alokasi umum memang ada rumusnya kami paham, tetapi dana alokasi khusus semua kebijakan di pusat dan dana bagi hasil juga kebijakan pusat,” ujar Made Muliawan.
“Kami komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat karena yakin apa yang jadi kebutuhan rakyat Bali hal dasar dan pembangunan yang dibutuhkan kami bisa akses dengan baik,” sambung politisi yang akrab disapa De Gadjah itu.
Sementara itu Calon Gubernur Bali Nomor Urut 02 Wayan Koster mengatakan pemerintah daerah tidak boleh terlalu berharap dengan APBN, melainkan harus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) lain.
Untuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, atau dana bagi hasil menurutnya tidak perlu intervensi sebab semuanya berjalan otomatis.
“Skema pengaturan APBN ke daerah sudah diatur, dana alokasi umum dan khusus dan dana bagi hasil sudah diatur undang-undang, tanpa intervensi dia berjalan otomatis tetapi anggaran APBN sangat terbatas yang berebut 38 provinsi,” ujar Koster.
Baca juga: KPU Bali gelar debat ke-2 pilkada bagian dari kampanye
Baca juga: Koster tegaskan lagi alasan tolak Israel buntut diungkit dalam debat
