"Tujuan rapat ini yakni untuk menyatukan pandangan dan menyusun strategi bersama dalam menertibkan aktivitas pendakian di wilayah Kabupaten Bangli," kata PJ Bupati Bangli, dalam siaran pers Diskominfo Bangli, Minggu.
"Penertiban khususnya di area pendakian Gunung Batur, Bukit Terunyan, dan Gunung Abang," tambah dia.
Hal ini dilakukan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para pendaki serta menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat adanya tiga kejadian kecelakaan baru-baru ini di objek wisata, sehingga diperlukan upaya strategis bersama untuk mengatasi masalah tersebut tanpa pendekatan otoriter.
Dari pembahasan yang alot tersebut ada beberapa hal yang perlu penanganan secara khusus. Di antaranya, kurangnya regulasi yang mengatur aktivitas wisata. Usulan pembelajaran dari destinasi lain untuk memperbaiki pengelolaan pariwisata dan mengatur pemungutan.
Baca juga: Bupati Bangli dan DPRD bahas Ranperda APBD 2025
Perlu adanya sinergi dan kerja sama untuk mengatasi masalah pariwisata melalui standarisasi dan regulasi yang baik.
Kemudian perlu adanya penjelasan lebih rinci dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA( terkait izin pendakian dan titik-titik rute pendakian yang aman untuk kenyamanan para pendaki.
Kawasan konservasi Gunung Batur memang berada di bawah kewenangan BKSDA, namun perlu dicari jalan tengah agar ada kontribusi yang bisa diberikan ke Pemda Bangli.
Serta perlu adanya komunikasi dengan jajaran pejabat tinggi di kementerian, termasuk Sekjen dan Dirjen, untuk melaksanakan rapat lanjutan bersama Kementerian dan BKSDA dalam upaya mencari solusi demi keberlangsungan dari pariwisata di Bangli.
Ke depannya diharapkan dari pertemuan ini bisa mengurangi risiko kecelakaan para pendaki melalui penerapan prosedur keamanan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi, serta terjalinnya sinergi antarpemerintah daerah, instansi penegak hukum, pengelola kawasan hutan, dan aparatur desa dalam mengawasi serta menindak tegas pelanggaran pendakian yang terjadi di wilayah Bangli.
Baca juga: Bupati Bangli bersama KPU copot baliho kampanye ilegal
Rapat koordinasi itu dihadiri pula oleh Kadis Pariwisata, Kepala BPBD dan Damkar, Forkopimca (forum koordinasi pimpinan cabang) Kintamani, Perbekel (desa); Batur Selatan, Batur Tengah, Batur Utara, Perbekel (desa) Songan A, Songan B, Perbekel Abang Songan, Perbekel Abang Batu Dinding, Perbekel Suter serta dari FP2GB (Forum Peduli Pengembangan Gunung Batur).
Baca juga: Bupati Bangli bersama KPU copot baliho kampanye ilegal
Rapat koordinasi itu dihadiri pula oleh Kadis Pariwisata, Kepala BPBD dan Damkar, Forkopimca (forum koordinasi pimpinan cabang) Kintamani, Perbekel (desa); Batur Selatan, Batur Tengah, Batur Utara, Perbekel (desa) Songan A, Songan B, Perbekel Abang Songan, Perbekel Abang Batu Dinding, Perbekel Suter serta dari FP2GB (Forum Peduli Pengembangan Gunung Batur).
Dari penjelasan perwakilan FP2GB mengapresiasi terkait pelaksanaan rakor ini dan berharap pada pencarian solusi daripada mencari kesalahan, agar ke depan pengelolaan pendakian dan pariwisata di Kabupaten Bangli menjadi lebih baik.
Ia berharap adanya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait keamanan dan kenyamanan baik para pendaki maupun pemandu wisata.
Ia berharap adanya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait keamanan dan kenyamanan baik para pendaki maupun pemandu wisata.
