Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, Bali menyayangkan ratusan sekolah di kabupaten ujung Utara Pulau Dewata tersebut saat ini masih dipimpin pelaksana tugas (Plt) dalam jangka waktu bertahun-tahun.
"Jumlah sekolah dari jenjang pendidikan usia dini (PAUD) sampai SMP yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah berstatus Plt berjumlah hampir sebanyak 126 sekolah," kata Ketua Dewan Pendidikan Buleleng I Made Sedana di Singaraja, Bali, Kamis.
Ia mengatakan Dewan Pendidikan mencatat lembaga pendidikan yang dipimpin oleh Plt sebanyak delapan lembaga PAUD, sebanyak 103 sekolah jenjang SD dan sebanyak 15 sekolah jenjang SMP.
Menurut dia, pimpinan sekolah berstatus pelaksana tugas akan menyebabkan seorang guru yang ditugaskan tetap berstatus guru biasa atau guru profesional sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan kepemimpinan di sekolah tersebut.
"Guru tersebut masih terikat dengan kewajiban mengajar setiap minggunya secara penuh," kata dia.
Pihaknya menyoroti permasalahan tersebut yang sudah terjadi hampir tiga tahun sehingga disinyalir akan sangat berdampak terhadap kualitas pendidikan yang ada di sekolah.
Baca juga: TNI-Polri di Jembrana sinergi awasi perundungan di sekolah
Baca juga: TNI-Polri di Jembrana sinergi awasi perundungan di sekolah
Sekolah akan memiliki kinerja yang positif jika didukung oleh tata kelola manajemen yang baik, terletak pada kuatnya kepala sekolah. Untuk itu diperlukan kepala sekolah yang definitif untuk menjaga kualitas Pendidikan di Kabupaten Buleleng
“Kami Dewan Pendidikan mengharapkan pimpinan di daerah yakni saat ini dijabat oleh Penjabat Bupati Buleleng dan tentu dari pihak Disdikpora segera melakukan pengisian Kepala Sekolah TK, SD dan SMP yang definitif. Apalagi kondisi ini sudah lama dalam posisi sebagai pelaksana tugas (plt)," kata dia.
Sedana yang juga akademisi STAHN Mpu Kuturan Singaraja ini juga mengungkapkan, Dewan Pendidikan sudah berkoordinasi secara intensif dengan Disdikpora terkait hal tersebut dan memang saat ini masih dalam proses lebih lanjut.
"Jadi, kami akan terus berkoordinasi dan mengawal hal ini. Dewan Pendidikan sebagai representasi masyarakat selama ini memang terus turun dan mendengar aspirasi sekolah dan komite," papar dia.
