Buleleng, Bali (ANTARA) - Dewan Pendidikan Buleleng mengusulkan pemerintah daerah setempat melakukan pemetaan ulang terkait distribusi guru akibat kekurangan hampir 1.134 guru dari jenjang PAUD, TK, SD dan SMP.
"Pemetaan guru perlu dilakukan secara komprehensif dan berbasis data terbaru agar distribusi guru dapat lebih proporsional. Dengan demikian, ketimpangan antara sekolah yang 'gemuk' siswa dan sekolah yang jumlah siswanya sedikit dapat diminimalkan melalui penataan ulang yang adil dan rasional," kata Ketua Dewan Pendidikan Buleleng I Made Sedana, Minggu.
Menurutnya, guru merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran di sekolah.
Kehadiran guru tidak dapat digantikan oleh media atau teknologi apa pun, karena peran guru bukan sekadar menyampaikan materi, melainkan juga membimbing, membentuk karakter, dan menanamkan nilai-nilai moral kepada siswa.
Pihaknya menyampaikan persoalan kekurangan guru di Kabupaten Buleleng harus menjadi perhatian serius, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi kualitas layanan pendidikan jika tidak segera ditangani dengan langkah strategis dan terukur.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk mengkaji kemungkinan "regrouping" atau penggabungan sekolah tertentu.
Sekolah-sekolah yang secara jumlah siswa dan efektivitas pengelolaan dinilai memungkinkan untuk direstrukturisasi dapat dipertimbangkan untuk digabung, sehingga guru yang tersedia bisa dialihkan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan.
"Langkah regrouping harus dilakukan dengan kajian matang dan mempertimbangkan aspek sosial, geografis, serta kepentingan peserta didik," katanya.
Tujuannya bukan sekadar efisiensi, tetapi memastikan layanan pendidikan tetap berjalan optimal dan berkualitas.
Sementara, eks sekolah hasil regrouping bisa diarahkan menjadi widyalaya agar pengelolaanya dapat ditangani Kementerian Agama.
Sedana juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat melalui komite sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.
Ia menilai regulasi tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mendukung penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam membantu mengatasi kekurangan guru.
"Melalui peran komite sekolah, masyarakat dapat berkontribusi dengan menyediakan asisten mengajar yang membantu tugas-tugas pembelajaran di kelas. Kehadiran asisten mengajar ini diharapkan mampu meringankan beban guru sekaligus menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar," katanya.
Lebih jauh, ia mengusulkan agar pemerintah daerah menjalin koordinasi dengan perguruan tinggi yang mencetak calon guru. Mahasiswa keguruan yang telah memenuhi syarat tertentu dapat diterjunkan sebagai asisten mengajar di sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.
"Kolaborasi tersebut tidak hanya membantu sekolah, tetapi juga memberikan pengalaman lapangan yang berharga bagi mahasiswa calon guru sebelum mereka benar-benar terjun sebagai tenaga pendidik profesional," pungkas Sedana.
Pewarta: Rolandus Nampu/IMBA PurnomoEditor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
