Buleleng, Bali (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, menghibahkan bangunan kantor Kepolisian Resor Buleleng sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum.
"Pemberian hibah untuk pembangunan gedung kantor Polres Buleleng ini merupakan bentuk dukungan kepada instansi vertikal, khususnya kepolisian di Kabupaten Buleleng," kata Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Polres Buleleng, Bali, Selasa.
Ia mengatakan kepolisian memiliki fungsi utama melayani masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintahan, dan pelayanan surat izin atau keterangan.
Karena itu, membutuhkan bangunan gedung yang memadai sesuai dengan standar barang milik negara/daerah.
Baca juga: DPRD Buleleng minta pemkab perhatikan sekolah Hindu
"Saya langsung mengecek, terus terang saja satu ruangan kecil itu sampai 46 orang. Itu kurang layak. Ada yang ke sana, ada yang ke sini dan sebagainya, sehingga kita juga melihat anggaran kita," paparnya.
Perluasan gedung Kantor Polres Buleleng sehingga luas total bangunan menjadi 1.900 m2.
Total Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp14,9 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng. Adapun proses pengerjaan akan berlangsung selama 98 hari dengan pelaksana PT Reksa Tiga Mitra dan dilakukan secara e-katalog.
Lihadnyana menekankan APBD Kabupaten Buleleng dalam kondisi baik dan dana hibah yang diberikan tidak mengganggu program pemerintah yang sedang berjalan.
Baca juga: Kesbangpol Buleleng edukasi pelajar melek politik
"Kita dapat insentif kinerja. Kedua, dari segi pendapatan kemarin APBD perubahan saya naikkan Rp49 miliar. Ini untuk masyarakat Buleleng. Program-program prioritas yang lain seperti inflasi, pengentasan kemiskinan juga berjalan," ungkapnya
Lihadnyana menegaskan hibah diberikan kepada Polres Buleleng untuk pembangunan kantor setelah mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.
Dukungan untuk memiliki sarana dan prasarana penunjang tugas bagi instansi vertikal perlu diberikan sehingga pihak kepolisian bisa bekerja dengan baik.
Ia pun mengingatkan untuk tidak mendikotomikan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, karena keduanya sama-sama berada di Kabupaten Buleleng untuk tugas melayani masyarakat
"Kita harus lihat bahwa keberadaan polres, seperti tadi yang saya sampaikan untuk masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kamtibmas terlebih di era pilkada," katanya.
