Denpasar (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Bali mencatat hingga saat ini mereka masih kekurangan dokter spesialis dasar terutama di Kabupaten Jembrana, Karangasem, dan Buleleng jika dibandingkan dengan rasio penduduknya.
“Untuk Bali, kalau lihat jumlah dokter spesialis cukup, tapi di beberapa kabupaten, distribusinya belum merata, jadi Jembrana, Karangasem, dan Buleleng masih perlu,” kata Kepala Dinkes Bali I Nyoman Gede Anom kepada ANTARA di Denpasar, Kamis.
Ia menjelaskan terdapat empat spesialis dasar yang wajib ada di setiap daerah yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis obgyn dan ginekologi, spesialis anak, dan spesialis bedah.
Jumlah dokter spesialis dasar ini setidaknya satu per 1.000 penduduk, sementara di Kabupaten Jembrana masih kurang untuk spesialis penyakit dalam, spesialis obgyn dan ginekologi.
Di Kabupaten Karangasem kekurangan spesialis penyakit dalam, spesialis obgyn dan ginekologi, spesialis anak, dan spesialis bedah, dan Buleleng kekurangan spesialis penyakit dalam, dan spesialis anak.
Selain spesialis dasar, Kepala Dinkes Bali mengatakan terdapat spesialis penunjang yang sebenarnya juga penting seperti spesialis radiologi, spesialis anestesi, dan spesialis patologi klinik, dimana tiga kabupaten yang sama juga masih kekurangan.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, Pemprov Bali berupaya mendorong pemenuhan dokter spesialis, secara keseluruhan jumlahnya di Pulau Dewata 1.542 orang, namun sebarannya yang tidak merata.
Selain belum merata juga masih terdapat beberapa rumpun spesialis yang masih nol tenaga yaitu spesialis kedaruratan medik-emergency, spesialis akupuntur medik, dan spesialis anastesi-konsultan neuro anastesi.
“Dinkes Bali melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan dengan salah satu hal yang telah dilaksanakan yaitu memfasilitasi program Kementerian Kesehatan dalam pemberian bantuan Pendidikan dokter spesialis dan subspesialis,” ujar Anom.
Ia menyampaikan bahwa Pemprov Bali tidak menyediakan beasiswa langsung, namun diarahkan langsung memanfaatkan beasiswa Kementerian Kesehatan.
“Kami melalui provinsi mengajukan beasiswa ke Kementerian Kesehatan dan ada sudah beberapa mengajukan seperti Klungkung, dari Nusa Penida itu sudah, ini karena Kemenkes sudah menyiapkan 1.000 beasiswa, hampir semua dibiayai,” kata Anom.
Baca juga: Presiden Jokowi: Pemenuhan dokter spesialis dukung bonus demografi Indonesia
