Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengharapkan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) 2024 bisa mempercepat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) pada tahun 2030.
“Kita mengharapkan SDGs bisa dipercepat pencapaiannya,” kata Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko, Jakarta, Senin.
Berdasarkan Laporan Tahunan SDGs tahun 2023, dilaporkan bahwa 62 persen atau 138 indikator dari 224 indikator SDGs telah tercapai pada tahun 2022. Secara rinci, 14 persen atau 31 indikator menunjukkan tren membaik atau akan tercapai, yang berarti terdapat sekitar 76 persen indikator SDGs mengalami kemajuan.
Untuk pilar sosial, ketersediaan 61 indikator dari data progres capaian SDGs sebanyak 87 indikator, 51 persen target telah tercapai, 21 persen akan tercapai/membaik, dan 28 persen perlu perhatian khusus. Terkait pilar ekonomi, 69 indikator yang tersedia dari data progres capaian SDGs sebanyak 89 indikator, 61 persen target telah tercapai, 14 persen akan tercapai/membaik, dan 25 persen perlu perhatian khusus.
Mengenai pilar lingkungan, 66 indikator yang tersedia dari data progres capaian SDGs sebanyak 77 indikator, 71 persen target telah tercapai, 5 persen membaik, dan 24 persen membutuhkan perhatian khusus. Terakhir, melihat dari pilar hukum dan tata kelola yang menyediakan 28 dari 36 indikator, 64 persen target telah tercapai, 18 persen akan tercapai, dan 18 persen perlu perhatian khusus.
Jika dijumlahkan, terdapat 63 indikator yang tidak memiliki ketersediaan data, sehingga belum dinilai kemajuan pencapaiannya pada tahun 2022.
Di samping itu, Indonesia juga mengalami triple planetary crisis yang mencakup perubahan iklim, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.
“Dalam rangka ini, tentu saja pembangunan berkelanjutan yang merupakan tantangan kita bersama akan menjadi bahasan penting forum ini,” ucapnya.
Bogat menilai bahwa ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy) sebagai bagian dari konsep-konsep untuk mendorong percepatan capaian SDGs menjadikan sumber daya manusia dan teknologi sebagai penentu.
Karena itu, HLF-MSP 2024 akan membahas lebih lanjut kedua faktor tersebut dan elemen lainnya secara terperinci guna menghasilkan rekomendasi yang bisa diterapkan untuk negara Selatan melalui kerja sama dengan negara Utara.
“Kami yakin bahwasanya faktor sumber daya manusia, faktor teknologi, maupun faktor elemen lainnya menjadi bahasan-bahasan yang akan dipertukarkan, yang akan diperdalam, sehingga rekomendasi-rekomendasi atau hasil dari bahasan-bahasan ini bisa kita rekomendasikan untuk diterapkan di berbagai wilayah, berbagai negara, tidak saja South and South (Selatan-Selatan), tapi bagaimana kerja sama triangular (bentuk kerja sama antara dua atau lebih negara-negara berkembang/south dengan negara maju/north sebagai pihak ketiga) atau negara-negara north (utara) itu berkeinginan meningkatkan kesejahteraan untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan pendidikan, teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia,” ungkap dia.
Selain mempercepat pencapaian SDGs, HLF-MSP juga berupaya membangkitkan kolaborasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lainnya yang menerpa dunia. Mulai dari global polycrisis yang diakibatkan tensi politik antara Rusia-Ukraina dan wilayah-wilayah lainnya, trust deficit atau penurunan kepercayaan antar negara untuk melakukan kerja sama multilateral, hingga melebarnya kesenjangan pembangunan antara negara-negara Selatan dengan Utara.
“Kita mengharapkan kesenjangan ekonomi, kesejahteraan antara negara-negara Utara dan negara-negara Selatan itu bisa semakin menyempit, sehingga pada akhirnya kesejahteraan Indonesia beserta negara-negara yang dipimpin secara solidaritas oleh Indonesia bisa meningkat,” ungkap dia.
Indonesia menginisiasi HLF-MSP 2024 pada 1-3 September 2024 di Bali dengan tema "Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships: Towards a Transformative Change”.
Forum internasional yang akan berlangsung selama tiga hari ini mengundang seribu peserta, dari kepala negara/pemerintah, kepala organisasi internasional, pejabat pemerintah setingkat menteri, bank pembangunan multilateral, swasta, organisasi masyarakat sipil, filantropi, hingga akademisi.
Pembukaan forum akan dilaksanakan secara kolaboratif, gabungan HLF MSP 2024 oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Indonesia-Africa Forum II oleh Kementerian Luar Negeri.
Dalam HLF MSP 2024, Indonesia akan fokus pada tiga isu global, yaitu Multi-Stakeholder Partnerships for Strengthening South-South and Triangular Cooperation, Enhancing Welfare and Sustainability through Sustainable Economy, dan Advancing Development through lnnovative Financing.
Baca juga: Indonesia bidik kerja sama bisnis Rp56 triliun dalam IAF ke-2
