Menteri PPN sebut proyek kereta di Bali tidak terganggu siklus politik

Denpasar (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meyakini proyek pembangunan transportasi massal berbasis kereta di Bali tidak akan terganggu siklus politik lima tahunan terutama pergantian kepala daerah sebentar lagi.

“Saya kira pertama kan perusahaan-perusahaannya independen, sehingga dia setidaknya tidak mudah terganggu, dia sudah didesain sedemikian rupa oleh Pak Pj Gubernur,” kata Suharso di Denpasar, Rabu.

Suharso Monoarfa di sela-sela penetapan investor utama proyek kereta bawah tanah di Bali mengatakan semestinya tidak ada pejabat pemerintahan di daerah maupun nasional yang mengganggu di kemudian hari, sebab tidak ada APBD maupun APBN yang dimanfaatkan.

Namun proyek yang dianggap mempertaruhkan nama baik kementeriannya itu prosesnya panjang, tahap pertama dan kedua ditarget rampung tahun 2028, sementara hingga tahap keempat diperkirakan selesai tahun 2031.

“Ini bentuk organisasinya (pengelola) independen, lalu bentuk transaksinya b2b, jadi dari sisi itu menurut saya mestinya aman kecuali kalau orang maksudnya jahat,” ujarnya.

Nantinya kereta bawah tanah ini juga menjadi milik seluruh masyarakat Bali, bahkan menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas keberadaan infrastruktur transportasi ini akan mendatangkan nilai ekonomi bagi pemerintah daerah.

“Ini sama sekali tidak mengganggu pendapatan asli daerah, karena justru akan mendapatkan tambahan PAD, tidak mengganggu APBN karena tidak ada yang diharapkan dari APBN dan tidak dijamin oleh negara, tidak perlu surat jaminan dari negara,” kata dia.

Apabila sewaktu-waktu ada yang ingin mengganggu proyek ini melalui instrumen peraturannya, Suharso juga menilai tidak ada celah sebab sudah mengikuti aturan pemanfaatan ruang bawah tanah dengan beberapa percontohan di luar Bali.

“Jadi menurut saya independensi dari korporasi ini penting, dan karena aktivitas bisnis yang akan dicapai itu adalah untuk kemakmuran Bali maka kepemilikannya adalah masyarakat Bali, kalau ada yang ganggu itu berhadapan dengan semua orang Bali,” tegasnya.

Diketahui Pemprov Bali melalui perpanjangan tangannya PT Sarana Bali Dwipa Jaya menunjuk PT Bumi Indah Prima sebagai investor utama pengembangan transportasi masal berbasis kereta di Pulau Dewata.

Setelah penetapan investor, rencananya proses peletakan batu pertama akan berlangsung September 2024 dan Menteri PPN/Bappenas hendak mengupayakan kehadiran Presiden Jokowi saat prosesi tersebut.



Baca juga: Sekda Badung: Pembangunan MRT bisa tingkatkan sektor pariwisata

Baca juga: Presiden Jokowi tawarkan ART sebagai alternatif transportasi massal terbaru di perkotaan

Baca juga: MRT Jakarta terlibat dalam pembangunan LRT Bali