Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menegaskan bahwa dirinya tidak maju atau ikut serta kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November mendatang.
"Saya telah memiliki perencanaan yang matang setelah menyelesaikan tugas sebagai aparatur sipil Negara (ASN), yakni mau 'wanaprasta' atau sedikit demi sedikit melepaskan diri dari ikatan duniawi," kata Lihadnyana di Kota Singaraja, Bali, Rabu.
Lihadnyana mengemukakan beberapa alasan untuk tidak ikut dalam kontestasi Pilkada, yakni masalah biaya/ongkos politik dan tidak memiliki kemampuan manajerial dalam memimpin, serta keluarga juga tidak merestui.
"Saya sudah memiliki perencanaan hidup 'wanaprasta' dan sudah belajar. Karena di umur-umur tertentu sudah seharusnya kita lebih mengendalikan diri dari sifat-sifat manusia seperti sad ripu dan yang kita inginkan adalah ketenangan,” ujarnya.
Lihadnyana juga mengatakan, sebagai orang birokrasi yang ditugaskan untuk menjadi penjabat Bupati adalah dalam rangka mengisi kekosongan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pemasyarakatan, serta memfasilitasi pemilu dan pemilukada, bukan sebagai calon kepala daerah.
Sebagai putra daerah Buleleng, ia menginginkan agar pembangunan daerah ini menjadi lebih cepat dari sebelumnya.
“Saya hanya mengajak sebagai orang Buleleng mari membangun jiwa masyarakat untuk merasa memiliki daerah ini. Di manapun kita berada, Buleleng harus ditempatkan paling atas. Sekarang yang kami harapkan adalah izinkan kami untuk melaksanakan tugas-tugas selaku Penjabat Bupati, sehingga benar-benar bisa meletakkan satu landasan yang kuat untuk dilanjutkan oleh Kepala daerah yang terpilih nanti,” katanya.
Soal upaya percepatan pengangkatan tenaga non ASN yang dikaitkan dengan politik, Lihadnyana menyatakan pihaknya hanya ingin memberikan suatu kepastian status kepegawaian.
Menurut dia, kepastian yang tak hanya dapat membantu pegawai yang bersangkutan, namun juga keluarga para tenaga kontrak untuk lebih menyejahterakan perekonomian-nya.
“Intinya adalah benar-benar murni dari jiwa yang paling dalam. Kami memahami betul harapan tenaga non ASN. Dalam konteks kita menangani masalah non ASN ini tidak ada motif lain, jangan sampai ini dikaitkan dengan politik. Karena pertama saya tidak maju, kedua karena saya memahami betul bagaimana nasib tenaga non ASN apabila tidak memiliki status kepegawaian yang jelas. Semoga masyarakat bisa menilai dengan jernih,” katanya.
