Serikat pekerja di Bali soroti sektor pariwisata saat aksi unjuk rasa Mayday

Denpasar (ANTARA) - Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali dan masyarakat yang bergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat Bali dalam aksi unjuk rasa Hari Buruh atau Mayday

Sekretaris FSPM Regional Bali Ida I Dewa Made Raibudi Darsana di Denpasar, Rabu, mengatakan tema penyampaian aspirasi adalah pariwisata berkelanjutan, sehingga mereka ingin agar buruh di sektor tersebut juga bekerja secara berkelanjutan.

“Masyarakat pekerja di Bali sangat rentan kehilangan pekerjaan karena status mereka kontrak bisa dibuang kapan pun, kami ingin status mereka pekerja permanen atau PKWTT,” kata dia.

Ia berharap serikat pekerja dengan pemerintah daerah dapat duduk bersama berdiskusi agar tidak ada sistem pekerja kontrak di Bali, apalagi di tengah pariwisata yang kian pulih.

Raibudi mengaitkan dengan kondisi saat pandemi COVID-19, di mana saat itu banyak pekerja pariwisata yang dirumahkan bahkan pemutusan hubungan kerja lantaran perusahaan tidak mampu menggaji.

Sementara ketika mereka bisa menjadi pekerja permanen maka ada negosiasi yang bisa dilakukan, termasuk tidak diberi upah namun ketika kondisi membaik pekerjaannya tetap terjamin.

Selain menyoroti konsep pariwisata berkelanjutan, mereka yang sebagian besar bekerja di perusahaan perhotelan, restoran, dan akomodasi transportasi pariwisata itu berharap dengan pulihnya pariwisata Bali berdampak pada upah yang mereka terima.

Dari data FSPM Bali, setidaknya hingga November 2023 realisasi nilai devisa pariwisata sudah mencapai Rp161,69 triliun, lebih tinggi dari target yang dicanangkan pemerintah sebesar Rp109,68 triliun hingga Rp154,43 triliun.

Meningkatnya kunjungan dan okupansi dari wisatawan berimbas pada kinerja buruh pariwisata yang juga harus meningkat, sehingga serikat pekerja ingin ada timbal balik bagi mereka.

“Target kunjungan wisman untuk tahun 2024
juga dinaikkan dari yang sebelumnya 14,3 juta menjadi 17 juta kunjungan, belum lagi pergerakan wisatawan Nusantara yang setidaknya sampai bulan November 2023 mencapai 749,1 juta pergerakan, dan untuk 2024 ditargetkan menjadi 1,25 miliar-1,5 miliar,” sebutnya.

“Makanya kita ingin ada kebijakan untuk Bali agar meningkatkan kesejahteraan buruh khususnya sektor pariwisata,” tambah Raibudi.

Salah satu peserta unjuk rasa Hari Buruh, Mahendra (28), bahkan mengatakan untuk menjadi pekerja kontrak di sebuah hotel harus lama menjalani pekerjaan sebagai pekerja harian.

Menurutnya saat ini untuk bisa menjadi pekerja permanen di hotel yang terletak di Nusa Dua, Badung, itu sangat sulit, sehingga kecil harapan untuk bisa merasakan naik pangkat.

Untuk itu ia berharap status pekerja kontrak tahunan atau bahkan pekerja harian yang hanya dibutuhkan sewaktu-waktu, dapat segera dihapuskan.

Dalam kegiatan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bali itu, terlihat sekitar 300 orang massa aksi yang datang, satu per satu dari mereka menyampaikan aspirasi dengan kondusif dan lancar.



Baca juga: Prabowo ajak buruh berjuang sama-sama wujudkan Indonesia Emas

Baca juga: Polda Bali kerahkan 575 personel amankan unjuk rasa Hari Buruh

Baca juga: Ketua DPR ingatkan soal pentingnya perlindungan dan keadilan pada Hari Buruh 2024