Denpasar (ANTARA) - Para tokoh perempuan di Bali yang tergabung dalam sejumlah organisasi perempuan, kelompok disabilitas, hingga komunitas perempuan menyampaikan sejumlah usulan dalam Musyawarah Perempuan Nasional 2024 yang diharapkan bisa masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Ketua Bali Sruti Dr Ni Luh Riniti Rahayu di Denpasar, Selasa, mengatakan hasil usulan semua kabupaten/kota se-Indonesia akan dikolaborasikan atau dikompilasi dan menjadi topik dalam Musyawarah Perempuan Nasional 2024.
Munas Perempuan berlangsung secara hibrid (luring dan daring) dari tanggal 26-27 Maret 2024, yang diikuti peserta dari seluruh daerah di Indonesia.
Untuk di Kota Denpasar, Bali, diwadahi melalui Bali Sruti dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (Fishum) Universitas Ngurah Rai (UNR) Denpasar.
Menurut Riniti, ada tujuh permasalahan yang diajukan dari Kota Denpasar di antaranya terkait masalah kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap anak dan sebagainya.
"Masalah tersebut merupakan hasil Musyawarah Daerah Kota Denpasar yang digelar sebelumnya melalui tahapan kajian-kajian mendalam," ujar akademisi di UNR tersebut.
Baca juga: Puan Maharani diminta jadi Duta IPU promosikan pemimpin perempuan dunia
Ia menambahkan usulan semua kabupaten/kota se-Indonesia tersebut dikolaborasikan atau dikompilasi dan menjadi topik yang dibahas di munas untuk ditindaklanjuti melalui usulan yang nantinya masuk dalam RPJMN.
"Usulan ini nanti akan diajukan ke Kementerian Bapenas sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan yang dimasukkan RPJMN," ucapnya.
Usulan dikompilasi dengan daerah lain lalu masuk ke Bappenas. Dari Bappenas turun masuk ke provinsi dan kabupaten/kota.
Bali Sruti, lanjut dia, telah berkolaborasi dengan Fishum UNR ikut terlibat dari awal musda untuk menghasilkan usulan-usulan yang diajukan ke pusat.
Sementara itu Dekan Fishum Universitas Ngurah Rai Dr Wayan Astawa mengatakan siap membantu dan terlibat mulai dari pengkajian permasalahan maupun turun langsung ke lapangan dalam mengentaskan permasalahan-permasalahan perempuan.
Baca juga: Denpasar siapkan program inovasi bagi perempuan rawan sosial ekonomi
Menurut dia, kampus sebagai pencetak kaum intelektual ingin mengubah pola pikir masyarakat bahwa perguruan tinggi bukan hanya sebagai gudang ilmu saja, namun ikut juga bergerak dan terlibat dalam mengentaskan beberapa permasalahan di masyarakat.
"Kami sudah banyak melakukan kegiatan di desa-desa khususnya di Kota Denpasar," ucap Astawa.
Ada sembilan agenda utama yang difokuskan dibahas dalam Musyarawah Perempuan Nasional 2024 yakni kemiskinan perempuan (perlindungan sosial); perempuan pekerja (pekerja migran Indonesia, pekerja rumah tangga, korban tindak pidana perdagangan orang, kerja layak, pekerja dengan disabilitas).
Selanjutnya penghapusan perkawinan anak; ekonomi perempuan berperspektif gender; kepemimpinan perempuan (partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan; kesehatan perempuan (kesehatan mental, kesehatan reproduksi remaja dan perempuan)
Perempuan dan lingkungan hidup (pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat); kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
Sementara itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar Munas Perempuan tahun 2024 untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak serta masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
"Ini salah satu upaya konkret pemerintah dan masyarakat dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak serta mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945," kata Plt Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titi Eko Rahayu saat membuka Munas Perempuan 2024.
Titi mengatakan setiap sektor pembangunan harus mengutamakan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas, sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong upaya-upaya kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
