Polda Bali jelaskan syarat pengawalan lalu lintas

Denpasar (ANTARA) -

Kepolisian Daerah(Polda) Bali menjelaskan warga sipil atau pun wisatawan dapat mengajukan permintaan pengawalan lalu lintas oleh Polisi Lalu Lintas asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Polisi Jansen Avitus Panjaitan di Denpasar, Bali, Kamis mengatakan pengawalan merupakan salah satu tugas pokok Direktorat Lalu Lintas Polri yakni Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli).

"Seluruh masyarakat berhak atau bisa meminta pengawalan, tetapi nanti polisi yang menilai permintaan permohonan pengawalan dan biasanya dibuat jauh hari secara tertulis kepada satuan polisi setempat," kata Jansen.

Permohonan pengawalan dapat dilakukan baik melalui keterangan tertulis maupun lisan asalkan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ada.

"Apabila secara lisan, dia wajib melapor kepada atasan dan memutasikan dan mendokumentasikan bahwa melakukan pengawalan karena apa, ada alasannya," kata Jansen.

Ketentuan terkait pengawalan sudah diatur dalam Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawalan Lalu Lintas.

Jansen menjelaskan ada beberapa situasi yang menjadi syarat pengajuan pengawalan kepada polisi.

Pertama, keperluan yang bersifat darurat (emergency) yaitu membutuhkan ketepatan waktu dari satu tempat ke tujuan, seperti mengantar orang sakit, menuju bandara karena waktu mepet sedangkan arus lalu lintas padat. Begitu juga kepentingan yang sifatnya darurat lainnya.

Kedua, pengawalan wajib bagi pejabat negara dan tamu negara. Ketiga, pengawalan pelayanan masyarakat seperti pada upacara adat, pernikahan, pengantaran jenazah yang membutuhkan ketepatan waktu ke tempat tujuan, dan lainnya.

Pengajuan pengawalan juga bisa diperuntukkan bagi pelayanan rombongan atau komunitas-komunitas kendaraan dengan tujuan untuk menertibkan rombongan tersebut.

"Semua proses harus diawali dengan permohonan surat resmi ke Dirlantas. Surat permohonan akan dievaluasi untuk di tindak lanjuti dan tidak dikenakan biaya," kata Jansen.