Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Kota Denpasar, Bali, menggandeng forum fomunikasi pimpinan daerah (forkopimda) di kota setempat dan para pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasi kerawanan dalam perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa dalam rapat koordinasi di Denpasar, Kamis, mengatakan rakor tersebut untuk meningkatkan komunikasi dan sinergi antarpimpinan daerah di Kota Denpasar untuk mengantisipasi kerawanan perayaan Natal dan Tahun Baru.
"Melalui komunikasi dan sinergisitas yang baik antarpimpinan daerah diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah," ujarnya.
Arya Wibawa menambahkan Kota Denpasar harus bisa menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan warganya sehingga menjadi cerminan Provinsi Bali secara keseluruhan.
"Sesungguhnya rasa aman dan nyaman harus kita jaga dan ciptakan setiap saat dan setiap waktu. Hal ini juga sebagai langkah antisipasi di dalam merayakan hari Natal dan Tahun Baru yang juga bertepatan dengan hari keagamaan umat Hindu dengan penuh suka cita," ujarnya.
Menurut dia, hal itu menjadi tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu sinergitas bersama sangat dibutuhkan.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Denpasar, Forkopimda Denpasar, Majelis Desa Adat Kota Denpasar, Ketua Sabha Upadesa Kota Denpasar, dan Forum Perbekel/Lurah Kota Denpasar dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kota Denpasar.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Denpasar AA Gede Dharma Putra Atmadja mengatakan komitmen bersama ini terdiri atas pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan memonitor persiapan pelaksanaan Libur Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024.
Pelaksanaan komitmen bersama ini dilaksanakan dengan memetakan kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah khususnya pada perayaan ibadah Natal.
Selain itu, semua pihak diharapkan mampu membangun kordinasi bersama forkopimda untuk melakukan pengamanan, memastikan kesiapan sarana transportasi penumpang/barang dan simpul transportasi (terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan) di wilayah masing-masing.
