Badung (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengumpulkan 639 instansi pemerintah dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam RBXperience 2023 untuk saling berbagi ilmu reformasi birokrasi (RB).
“Kita ingin membumikan RB berdampak dengan mengajak teman-teman di kabupaten/kota punya pengalaman melihat daerah-daerah yang telah melakukan lompatan pemangkasan proses bisnis, birokrasi efisien, dan pelayanannya bagus, sehingga harapan kami ini tidak hanya seremoni,” kata dia di Kabupaten Badung, Bali, Selasa.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Kawasan ITDC Nusa Dua pada 5-6 Desember 2023 ini, Kementerian PANRB akan memberi pelatihan seputar target-target reformasi birokrasi seperti penanganan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan dan P3DN, di mana semua topik akan dibagi dalam RB General dan RB Tematik.
Dengan mengumpulkan ratusan instansi pemerintah ini diharapkan ada perbaikan tata kelola seperti kebijakan yang masih banyak tumpang tindih, proses bisnis yang belum disederhanakan, hingga kepastian terhadap sistem merit, dengan solusi akhirnya adalah digitalisasi.
“Semua itu basisnya adalah digitalisasi sebagai penggerak birokrasi. Hanya dengan itulah kita bisa bekerja lebih cepat, efektif, efisien, dan dampaknya lebih optimal. Dengan adanya transformasi digital, seluruh layanan dan program pemerintah semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Menteri PANRB.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menambahkan 639 instansi yang hadir terdiri dari tiga level dengan catatan selama ini yang reformasi birokrasinya masih tertinggal adalah pemerintah daerah.
Dengan pendampingan intensif RBXperience, Kementerian PANRB ingin ada peningkatan nilai reformasi birokrasi karena hingga saat ini nilai B baru diperoleh sekitar 33 instansi.
“Makanya kita buka stan instansi ini fungsinya untuk peer teaching agar sesama pemerintah daerah dan lembaga yang praktik operasinya sudah baik bisa mengajarkan ini ke yang lain, sehingga upaya perbaikan RB tidak hanya dilakukan kementerian, tetapi bersama-sama dengan pemda,” kata Erwan.
Diakuinya, nilai B ke atas saat ini dikantongi instansi di area Pulau Jawa, sementara yang paling tertinggal adalah wilayah Indonesia Timur diakibatkan oleh beberapa hal seperti komitmen pimpinan dalam mendorong peningkatannya, masalah sumber daya, dan kolaborasi yang kurang.
Setelah seharian berbagi ilmu reformasi birokrasi, RBXperience akan berlanjut pada penyerahan apresiasi terhadap instansi pemerintah dengan evaluasi RB terbaik, SAKIP, dan Zona Integritas 2023 yang diserahkan langsung pada hari kedua oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Baca juga: Menpan RB: ASN dilarang beri like dan komen di akun medsos capres-cawapres
Baca juga: Menpan RB targetkan 1.800 ASN pindah ke IKN Nusantara pada tahap pertama
Baca juga: Satu-satunya di Indonesia, Menpan RB serahkan dokumen Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun
