Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mendapat mandat dari KPU RI untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban dari komisioner di delapan kabupaten/kota yang masa jabatannya sudah habis, namun posisinya belum diisi oleh komisioner terpilih.
“Saya jadi ketua di delapan kabupaten/kota, begitu pula divisi yang lain berlima tidak boleh dibagi-bagi per wilayah, ini untuk memudahkan operasionalnya siapa yang sempat ke sana ya dikoordinir, bukan dibagi,” kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan ketika dihubungi di Denpasar, Selasa.
Adapun delapan KPU kabupaten/kota tersebut adalah Jembrana, Buleleng, Tabanan, Badung, Bangli, Gianyar, Karangasem, dan Kota Denpasar, kata Lidartawan komisioner periode 2023-2028 rencananya baru akan dilantik pada 30 Oktober 2023.
Arahan ini ditandatangani langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam Keputusan KPU RI Nomor 1361 tahun 2023 tentang pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban kpu delapan kabupaten/kota oleh KPU Bali.
Ia menyebut semestinya tak akan ada masalah berat jika harus merangkap pekerjaan hingga dua minggu ke depan, apalagi selama ini komisioner KPU tak bekerja sendirian melainkan dibantu tim kesekretariatan.
Baca juga: Bawaslu Bali awasi akun media sosial parpol yang terdaftar di KPU
Selama tugas dan wewenang dilimpahkan kepada Lidartawan dan empat komisioner provinsi lainnya, tahapan Pemilu 2024 dipastikan tetap berjalan, termasuk rapat pleno yang dapat dipimpin salah satu dari mereka.
“Tidak ada kesulitan, KPU tidak hanya komisioner tapi juga ada sekretariat, masa cuma terima logistik pemilu tidak bisa? Cuma ya saya dan teman-teman di provinsi lebih capek, karena harus memastikan teman-teman sekretariat kabupaten/kota berjalan sesuai aturan yang ada,” ujarnya.
Selain dalam tahap pencermatan daftar calon tetap (DCT) bulan ini penyelenggara di daerah mulai kedatangan logistik Pemilu 2024, yang pertama adalah bilik suara.
Lidartawan memastikan bahwa seluruh bilik suara dengan jumlah empat kali tempat pemungutan suara (TPS) telah disalurkan, sehingga seluruh proses tetap berjalan di bawah pantauan KPU Provinsi Bali.
“Setelah itu menyusul kotak suara, tinta, dan segel, akhir bulan datang kotak suara, ini masih lama dipakai tapi mulai berdatangan, sudah komplit semua dan penyedianya tinggal menunggu karena semua kabupaten/kota sudah punya gudang,” tuturnya.
Baca juga: KPU Bali akui terbantu oleh parpol yang tak ubah bacaleg
