Denpasar (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra meminta agar jajaran Pemprov Bali yang menangani masalah stunting tetap bekerja keras menekan angka persentasenya meskipun Pulau Dewata tercatat pravelensinya paling rendah se-Indonesia.
“Hendaknya tidak membuat Pemprov Bali jumawa, melainkan harus bekerja keras lagi bagaimana menurunkan angka ini dan mencegah agar tidak ada stunting lagi di Bali,” kata dia di Denpasar, Senin.
Dalam pertemuan Pj Gubernur Bali dengan jajaran OPD di hari pertamanya berkantor, Mahendra menyampaikan bahwa Bali memiliki angka stunting yang rendah dari hasil SSGI 2022 yaitu 8,0 persen alias di bawah nasional yang sebesar 21,6 persen.
Untuk mencapai 0 persen stunting ia meminta agar pejabat yang memfasilitasi hal tersebut menampilkan data akurat real time terkait stunting, karena data yang bergerak itu akan dapat memudahkan pemerintah daerah untuk bekerja.
“Saya juga minta kepada petugas lapangan, baik satgas, Puskesmas ataupun tim Posyandu agar benar-benar ke lapangan melakukan input data secara real time, baik dari segi jumlah, dan penanganan yang telah dilakukan kepada balita tersebut,” ucap Mahendra.
“Progresnya itu ditampilkan di data, jadi kita tahu, apa saja yang sudah didapatkan oleh misalnya balita A, dan bagaimana progresnya, jadi semua itu jelas terlihat,” sambungnya memberi arahan.
Dalam pertemuan yang dirangkai dalam sebuah coffee morning itu, jajaran OPD Pemprov Bali banyak membahas mengenai kinerja, capaian, dan program ke depan, sehingga pengganti Wayan Koster hingga pilkada 2024 itu dapat membayangkan isu krusial apa yang harus dikerjakan segera.
“Saya berharap dalam satu team bisa saling melakukan koordinasi dengan baik dan bergerak dengan solid, sehingga tujuan program-program yang telah dirancang dapat terlaksana dengan baik,” ujar purnawirawan tersebut.
Penjabat asal Singaraja itu meminta agar kepala OPD proaktif ke masyarakat, baik dalam melaksanakan program maupun dalam memberikan informasi mengenai program yang telah dicapai, serta proaktif dalam menangani permasalahan yang terjadi di lapangan dengan wajib menjadi pendengar yang baik bagi masyarakat.
“Jangan hanya berfokus pada kegiatan rapat semata, melainkan harus fokus kepada aksi nyata ke masyarakat, baik dalam penanganan kemiskinan, ekonomi, stunting maupun kegiatan lainnya,” tutur Mahendra Jaya.
