Jakarta (Antara Bali) - Peran wanita dalam keseluruhan perencanaan dan pengelolaan pembangunan 2013, seperti pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan lagi, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai, tepat sasaran dan tidak mubazir, kata Wakil Ketua Asosiasi Perempuan untuk Indonesia (APIK) Nur Amalia.
"Tak hanya pria yang mampu terlibat dalam proses pengelolaan dan perencanaan pembangunan, tapi wanita pun mampu. Maka dari itu, pemerintah perlu meningkatkan keterlibatan wanita dalam hal tersebut dan tidak memposisikan jenis pekerjaan berdasarkan jenis kelamin," kata Nur, di Jakarta, Rabu.
Pembatasan jenis pekerjaan berdasarkan jenis kelamin menurut Nur merupakan salah satu tindakan ketidakadilan bagi wanita.
"Keadilan bagi wanita dapat terwujud jika kekerasan fisik, psikis dan ekonomis berkurang, pelabelan negatif untuk perempuan berkurang, tidak ada pembatasan profesi berdasarkan jenis kelamin, pembagian posisi seimbang dalam urusan rumah tangga, dan perempuan tidak dijadikan subkoordinasi kelas dua," ujar Nur.
Lima hal tersebut bagi Nur dapat mencerminkan bahwa negara telah menjamin dan peduli terhadap keadilan serta kesejahteraan bagi wanita.
Hal ini terkait dengan maraknya pelecehan seksual di angkutan umum yang baru-baru ini terjadi, seperti di dalam taksi, Transjakarta, angkutan kota (angkot) dan kereta.
"Untuk menghindari pelecehan seksual, sebaiknya dari masyarakat sendiri lebih sadar dan berhati-hati. Pemerintah pun harus menyediakan prasarana yang baik dan meningkatkan keamanan agar membuat nyaman pengguna transportasi umum," katanya. (LHS/T007)
