Denpasar (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Bali mencatat realisasi pembangunan rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2022 mencapai 3.000 unit.
"Realisasi itu naik dibandingkan 2021 mencapai sekitar 2.000 unit," kata Ketua DPD REI Bali I Gede Suardita di Denpasar, Jumat.
Dia menjelaskan realisasi paling besar di Kabupaten Buleleng mencapai hingga 40 persen, kemudian sisanya di Kabupaten Tabanan, Karangasem dan Jembrana.
Sedangkan FLPP tidak tercatat di Denpasar, Gianyar dan Badung karena harga tanah yang mahal rata-rata kisaran Rp260 juta - Rp300 juta per 100 meter persegi.
Baca juga: REI selenggarakan IIPEX pada empat kota Indonesia
Ada pun capaian realisasi itu, kata dia, berdasarkan catatan di sejumlah perbankan yang menyalurkan pembiayaan untuk rumah subsidi.
Sedangkan untuk 2023, pihaknya menargetkan realisasi rumah subsidi di Bali mencapai 4.000 - 5.000 unit.
Ia mengharapkan target tersebut tercapai karena pandemi COVID-19 melandai dan aktivitas ekonomi di Bali membaik.
Selain itu, kebutuhan rumah di Bali atau backlog perumahan masih tergolong tinggi yakni sekitar 15.000 unit.
"Pembatasan pariwisata kemarin mempengaruhi ekonomi Bali. Sekarang sudah mulai pulih, daya beli sudah mulai meningkat dan bank juga mulai memberikan pembiayaan untuk segmen pariwisata," katanya.
Baca juga: REI Bali imbau waspadai pengembang bodong
Meski begitu, ia mengharapkan harga dalam skema rumah subsidi bisa dinaikkan menjadi kisaran Rp200 juta dari harga saat ini Rp168 juta.
Dengan harga Rp200 juta per unit rumah subsidi itu, kata dia, masih bisa menutupi biaya dengan skema bung subsidi sebesar lima persen per tahun dengan angsuran diperkirakan per bulan minimal Rp1,1 juta dengan asumsi uang muka sebesar lima persen dari total harga Rp200 juta.
Menurut dia, sejak 2019 harga rumah subsidi belum pernah ada kenaikan harga.
Sedangkan harga sejumlah kebutuhan pembangunan rumah dan upah tenaga kerja setiap tahun meningkat.
Tak hanya itu, kata dia, perizinan persetujuan bangunan gedung saat ini juga dinilai masih rumit sehingga menjadi kendala bagi pengembang.
"Rumah subsidi erat kaitannya dengan regulasi misalnya izin persetujuan bangunan gedung, izinnya sudah dan harga tidak naik," ucapnya.
Baca juga: Gubernur Bali minta REI perhatikan kearifan lokal
