Denpasar (ANTARA) -
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali Inspektur Jenderal Polisi Putu Jayan Danu Putra meminta masyarakat dan para calon yang ikut dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) untuk menghindari politik identitas dalam Pemilu 2024.
Setelah menghadiri acara deklarasi dan peluncuran kirab pemilu 2024 bertema 'Pemilu Sebagai Sarana Integritas Bangsa' di Sanur, Denpasar, Bali, Selasa, Kapolda mengatakan politik identitas sangat potensial menciptakan perpecahan dalam masyarakat.
Menurut Putu Jayan, pihaknya siap untuk mengawal tahapan Pemilu 2024 dengan tetap bersinergi dengan stakeholder terkait, seperti KPU, masyarakat adat, komunitas dan elemen lain, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, kondusif dan berintegritas.
"Semoga, kampanye yang dilakukan bisa menyejukkan masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana tagline 'Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa' harus kita jaga betul. Hindari politik identitas, juga masalah-masalah yang berkaitan dengan SARA (suku, agama, ras, antar golongan)," kata dia.
Baca juga: KPU Bali usung Pemilu 2024 bebas baliho
Polri sendiri, kata Putu Jayan, mengambil bagian dalam tahapan pemilu dengan menciptakan kondisi yang sejuk agar tidak terjadi polarisasi dalam masyarakat.
"Tentunya mulai dari sekarang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemilu diwajibkan untuk menciptakan cooling system di dalam rangkaian kegiatannya," katanya.
Ada berbagai macam jenis penciptaan kondisi yang dilakukan Polda Bali untuk menciptakan situasi yang kondusif selama tahapan pemilu, termasuk melakukan patroli siber.
"Itu juga salah satu bagian dari kita dari pengawasan secara siber juga kita laksanakan," katanya, menjawab pertanyaan wartawan terkait upaya Polda Bali untuk menangani hoaks selama Pemilu.
Selain melakukan patroli siber untuk memerangi berita bohong, Polda Bali akan bekerja sama dengan pihak KPU, baik provinsi maupun daerah dengan menempatkan personel di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Namun, Kapolda Bali Putu Jayan berkeyakinan Bali merupakan salah satu daerah yang cukup kondusif selama penyelenggaraan pemilihan umum yang telah berjalan selama tahun sebelumnya.
"TPS nanti diperkirakan 12 ribu lebih, karena itu nanti kita bagi berapa personel kita tempatkan di TPS-TPS. Untuk indeks kerawanan pemilu secara nasional Indonesia, Bali tidak dikategorikan dalam kategori yang dikatakan rawan, dikategorikan aman. Jadi, kita ploting anggota kita dalam posisi yang ideal," kata dia.
Baca juga: PBNU tolak politik identitas Pemilu 2024
