Sekjen PDI Perjuangan tanggapi soal perubahan kabinet

Bandung (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sabtu, menanggapi soal kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet.

"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden (Joko Widodo) dan itu kewenangan Bapak Presiden," kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Menurut dia, perombakan kabinet menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan, sebagai partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, menyerahkan kapan hal tersebut dilakukan.

Hasto menjelaskan bahwa sebagai partai pendukung Pemerintah, PDI Perjuangan memang telah memberikan berbagai masukan. Namun, pihaknya belum bisa membeberkan nama-nama siapa saja yang terkait perombakan Kabinet Indonesia Maju karena hal tersebut berkaitan dengan masa depan seseorang.

"Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis. Ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," tambahnya.

Baca juga: Presiden minta semua pihak kembali tunggu soal perombakan kabinet

Saat ditanya kemungkinan pengumuman reshuffle oleh Presiden Jokowi pada Rabu Pon (1/2), Hasto mengatakan setiap orang memiliki momentum dan preferensi masing-masing dalam pertimbangan memutuskan berbagai hal penting.

"Ya, Rabu Pon, berbagai momentum pada Rabu Pon itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa, dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu," katanya.

Dia kemudian mencontohkan Presiden pertama RI Soekarno juga memiliki preferensi pada angka, termasuk Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Maka, kata Hasto, dalam membangun Waduk Jati Luhur pun memiliki makna pada angka-angka tersebut.

"Dalam menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili (tanggal) 17, (bulan) 8, (tahun) 45; sehingga itu preferensi biasa dipilih para pemimpin. Ya, tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak. Kita tunggu saja keputusan Presiden," ujar Hasto Kristiyanto.