Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali melakukan pengecekan dan pengawasan langsung terhadap kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali dan BPBD Kota Denpasar dalam menghadapi cuaca ekstrem yang terjadi di Bali.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti dalam keterangan tertulisnya di Denpasar, Bali, Selasa mengatakan pengecekan tersebut untuk memastikan pelayanan publik terhadap para korban bencana dan masyarakat secara umum dapat berjalan sesuai harapan.
Dalam kunjungannya di kantor BPBD Provinsi Bali yang diterima langsung oleh kepala pelaksana, I Made Rentin, Sri menyampaikan pihaknya ingin memastikan sejauh mana kesiapan BPBD dalam menghadapi cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini sekaligus melakukan pengecekan langsung kesiapan sarana, prasarana serta tim rescue BPBD.
“Kami sudah cek kesiapan BPBD Provinsi Bali. Tim penanggulangan bencana dan sarana prasarananya sudah siap dan standby. Mereka juga sudah melakukan beberapa persiapan lain, salah satunya membangun Posko bencana di markas kantor BPBD guna merespon cepat jika sewaktu-waktu terjadi bencana,” kata dia.
Sri juga melakukan pengecekan terhadap bantuan tanggap bencana mulai dari sembako hingga ketersediaan armada ambulan. Selain itu, juga melakukan supervisi ke ruangan IT BPBD untuk memastikan kesiapan teamwork yang memantau perkembangan cuaca dan deteksi dini bencana.
“Kita bisa melihat semangat tim BPBD Bali dalam merespon peristiwa kebencanaan dan kesiapan terhadap adanya potensi bencana. Kami juga sudah melihat teknologi yang digunakan sudah sangat baik, namun bagaimanapun informasi terkait kebencanaan ini bisa dilakukan sesuai SOP dan cepat disampaikan kepada masyarakat,” kata Sri.
Meski demikian, Sri Widhiyanti berharap agar BPBD Provinsi Bali tetap intens melakukan sosialisasi kebencanaan dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak panik ketika terjadi bencana sehingga masyarakat bisa hidup berdampingan dengan kondisi tersebut.
Dia berharap semoga BPBD tetap melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan bencana sesuai SOP. Pihaknya hanya ingin beri masukan terkait kewaspadaan terhadap masyarakat dengan melakukan edukasi potensi bencana yang terjadi agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan bencana karena daerah Bali rawan bencana.
Sri juga berharap agar Pemerintah Provinsi Bali memperhatikan status para tim kesiapsiagaan bencana BPBD Bali yang didominasi non PNS dan pegawai kontrak, termasuk juga pembagian anggaran untuk BPBD yang dialokasikan sebanyak dua persen dari APBN maupun APBD.
“Memang SDM yang masih terbatas, tetapi ini sudah disiasati oleh kepala BPBD sehingga sejauh ini bukan menjadi kendala. Semoga tim ini bisa melakukan konsolidasi untuk berkoordinasi dengan BPBD kabupaten kota, sehingga pelayanan terhadap kebencanaan benar-benar baik dan terarah,” tandasnya.
Usai melakukan pengecekan pada BPBD Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Ombudsman Bali juga melakukan peninjauan di Kantor BPBD Kota Denpasar dan diterima langsung oleh kepala pelaksana, Ida Bagus Joni Ariwibawa. Dalam pertemuan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Bali melakukan pengecekan terhadap kesiapan tim dan sarana dan prasarana.
Sri meminta BPBD Denpasar untuk terus mengupdate informasi kebencanaan di website dan media social agar diketahui oleh masyarakat.
“Tim penanganan bencana dan perlengkapan, semuanya sudah terpenuhi. Ada tujuh unit ambulan dan tim penanganan bencana mencapai 300 orang. Kami berharap agar BPBD Denpasar segera melakukan edukasi dan evaluasi tentang bencana demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Sri Widhiyanti.
