Badung (ANTARA) - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Civil 20 (C20) di Nusa Dua, Badung, Bali pada 5--6 Oktober 2022 berhasil mengeluarkan dokumen communique/komunike yang menunjukkan tercapainya kesepakatan antar anggota yang merupakan perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) dari 65 negara di lima benua.
Dokumen komunike itu salah satunya menyoroti beberapa pertemuan tingkat menteri G20 yang tidak dapat mengeluarkan komunike, karena sikap dan pandangan beberapa anggota masih ada yang terbelah terhadap isu-isu tertentu.
"Kami menyoroti sejumlah pertemuan tingkat menteri G20 gagal mencapai deklarasi para menteri. Ini menjadi kekhawatiran besar buat kami, karena itu menunjukkan G20 belum dapat mengenyampingkan perbedaan di antara mereka, dan mereka hanya fokus mengejar kepentingan mereka sendiri," kata Ketua/Chair C20 Sugeng Bahagijo saat membacakan dokumen komunike C20 di Bali, Kamis.
Setidaknya ada delapan tuntutan C20 yang terangkum dalam komunike itu, yang di antaranya berisi harapan terhadap para pemimpin negara G20 untuk menemukan solusi dari krisis global yang dialami masyarakat dunia saat ini.
Baca juga: KTT C20 di Bali desak pemimpin G20 adopsi rekomendasi rakyat
Kemudian, tuntutan lainnya, C20 juga mengingatkan para pemimpin G20 bahwa saat ini masih banyak masyarakat di berbagai belahan dunia yang mengalami krisis multidimensi, yaitu krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi, krisis kemanusiaan, krisis iklim, dan krisis keuangan.
"Kami sebagai kelompok organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara di dunia mendesak pemimpin G20 untuk bekerja sama mengedepankan perdamaian dunia dan kemanusiaan dengan memperkuat upaya pemulihan demi mengatasi situasi global saat ini," kata Sugeng membacakan poin kedua dari komunike C20.
Dalam komunike itu, C20 juga meminta negara anggota G20 untuk berkolaborasi dengan negara nonanggota G20 terutama dalam upaya pemulihan dari pandemi Covid-19 sehingga tidak ada satu kelompok dan satu negara pun yang tertinggal.
"KTT C20 2022 merupakan event tingkat dunia organisasi masyarakat sipil dari 65 negara yang tersebar di lima benua. Kami berkumpul di sini untuk menegaskan bahwa yang kita butuhkan adalah solidaritas global, yang kita butuhkan adalah solusi-solusi untuk masalah dunia. Kami berasal dari latar yang berbeda, tetapi kami meyakini bahwa kita harus bersatu untuk mencapai tujuan bersama: kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan," kata Sugeng membacakan poin kelima dari komunike C20.
Baca juga: Tuntutan dari masyarakat sipil dunia kepada pemimpin G20
C20 dalam dokumen yang sama juga menyampaikan dukungannya terhadap agenda prioritas G20 di bawah presidensi/kepemimpinan Indonesia. Walaupun demikian, C20 menegaskan keadilan, inklusif, kesetaraan gender, perhatian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, antikorupsi, harus menjadi isu-isu yang dipertimbangkan dalam pembahasan agenda prioritas G20.
"Kami yakin isu-isu ini perlu dibahas oleh G20. C20 mengakui pentingnya sejumlah isu prioritas G20, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi yang berkelanjutan, dan transformasi digital. Namun, kami percaya tanpa tunduk pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, inklusif, kolaborasi terutama dalam berbagi sumber daya keuangan, maka isu-isu prioritas itu kemungkinan tidak dapat mengatasi akar persoalan," kata ketua C20 membacakan poin ketujuh komunike.
Dalam poin terakhir komunike, C20 kembali mengingatkan pemimpin G20 bahwa mereka harus mampu meminggirkan perbedaan yang ada dan persaingan kuasa antarnegara anggota sehingga pertemuan puncak G20 pada 15--16 November 2022 di Bali dapat menghasilkan solusi yang berkeadilan untuk seluruh warga dunia.
