Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Sipil (Civil 20/C20) Indonesia, dalam konteks Presidensi G20 RI pada tahun 2022 ini, mendorong langkah kebijakan reformasi perpajakan agar negara dapat menyediakan layanan publik yang lebih baik.
“Kenapa C20 bicara soal pajak? Karena civil society melihat bahwa salah satu problem ketidakmampuan negara menyediakan layanan publik yang baik, hak-hak masyarakat secara baik itu selalu karena rendahnya atau kurangnya anggaran yang dimiliki pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa dan Sherpa Civil 20 Indonesia Ah Maftuchan di sela-sela C20 meeting di Bali, Selasa.
Kunci untuk mendorong reformasi perpajakan, lanjut dia, adalah bagaimana pemerintah mampu untuk melakukan pemajakan terhadap mereka-mereka wajib pajak, khususnya kelompok super kaya.
“Maupun korporasi yang selama ini sering kali melakukan kegiatan-kegiatan yang terindikasi penghindaran dan penyelewengan pajak, baik di level domestik maupun cross border countries,” ujar Ah Maftuchan.
Ia mengatakan G20 ini sangat strategis karena bisa mendorong perubahan lanskap kebijakan fiskal secara global. Namun, G20 belum kuat untuk memimpin perubahan kebijakan fiskal di level global.
“G20 masih sering mengikuti saran G7, misalnya G7 tahun lalu di Inggris sepakat untuk adanya pajak minimal untuk korporasi multinasional 15 persen. Menurut hemat kami 15 persen itu terlalu rendah, sehingga justru akan mengakibatkan negara-negara berkembang kehilangan potensi penerimaannya dari pajak-pajak korporasi multinasional yang beroperasi di negara-negara berkembang,” kata Maftuchan.
Baca juga: Menko Airlangga: Forum C20 berperan vital beri ide/solusi bagi G20
C20, lanjut dia, ingin mendorong G20 untuk lebih berbicara, khususnya Indonesia karena presidensi, untuk mengajukan pajak minimum untuk korporasi sebesar 25 persen.
“Sehingga kita punya potensi peningkatan pendapatan yang lebih besar atas beroperasinya berbagai macam perusahaan multinasional di Indonesia dan negara berkembang,” kata dia.
Kedua, C20 ingin bahwa pemerintah atau G20 bekerja lebih cepat untuk reformasi pajak usaha-usaha digital, yang selama ini sangat jauh dari potensinya. Padahal kalau itu serius bisa meningkatkan penerimaan pajak.
“Kita tahu perusahaan-perusahaan digital raksasa asalnya dari negara maju, meskipun negara-negara maju juga sebenarnya dirugikan karena mereka melakukan praktik profit shifting. Caranya misalnya mereka menempatkan kantornya di negara suaka pajak, yang bahkan tarifnya bisa 0 persen,” kata Maftuchan .
Ia mengatakan reformasi perpajakan digital itu mencerminkan kepentingan bersama, tidak hanya kepentingan negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga negara maju.
“Amerika Serikat sendiri juga mengeluh, di pemerintahan Biden ini, bagaimana Amazon yang menggunakan resource pemerintah, pos, sistem delivery itu, tetapi bayar pajaknya minimal sekali,” kata dia.
Akhiri konflik di Ukraina
Forum Civil 20 (C20) juga mendesak para pemimpin dunia untuk mengakhiri konflik di Ukraina dan menyerukan simpati, dukungan serta solidaritas global untuk rakyat Ukraina.
“Kami mendesak untuk mengakhiri semua jenis permusuhan di Ukraina, yang telah melanggar hukum internasional dan telah menyebabkan tragedi kemanusiaan yang luar biasa bagi warga sipil Ukraina. Hal ini juga berdampak pada sosial ekonomi global dan berpotensi memicu konflik yang lebih luas,” demikian pernyataan bersama C20 di Nusa Dua, Bali.
C20 mendesak para pemimpin G20 untuk menghentikan kontestasi kekuasaan yang merugikan antara aktor-aktor di Eropa Barat dan Eropa Timur yang membahayakan masyarakat di kawasan itu.
“Kami mendesak Rusia untuk segera menghentikan serangan militernya dan mulai bernegosiasi. Rusia harus segera menghentikan serangan membabi buta yang melanggar hukum perang dan menimbulkan korban jiwa bagi warga sipil dan fasilitas sipil,” kata pernyataan itu.
Baca juga: 7-9 Maret, C20 Indonesia dengarkan aspirasi sipil dunia lewat pertemuan di Bali
Rusia harus memainkan perannya sebagai anggota PBB dan komunitas internasional yang menghormati perdamaian dan keamanan dunia, kata C20.
“Kami menuntut kedua pihak yang berkonflik untuk memberikan akses kepada Komite Internasional Palang Merah (ICRC) sebagaimana diatur oleh hukum humaniter internasional, serta akses bagi lembaga non-pemerintah lainnya untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang membutuhkan,” kata pernyataan itu.
C20 menyerukan simpati, dukungan dan solidaritas untuk kebebasan, perdamaian dan hak asasi manusia bagi warga Ukraina.
“Semua warga negara Ukraina dan semua orang di dunia memiliki hak untuk hidup dengan aman dan damai serta bermartabat. Bersama dengan warga Ukraina, solidaritas kami mencakup semua korban kekerasan dan kediktatoran di setiap area di planet ini,” kata C20.
C20 mendesak seluruh anggota G20 untuk lebih aktif dan melakukan segala upaya untuk menghentikan perang.
Baca juga: Indonesia serukan kesetaraan akses vaksin COVID-19 dalam Forum C20
Mereka harus memberikan perhatian pada isu-isu kemanusiaan dan mendukung PBB dan organisasi masyarakat sipil internasional lainnya dalam menciptakan arsitektur bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan yang mampu mendukung para korban dari semua konflik.
“Selama krisis, anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan berada pada risiko tertinggi, sehingga semua individu yang mencari perlindungan, terlepas dari kebangsaan, identitas, dan jenis kelamin mereka, memiliki akses ke bantuan kemanusiaan yang adil, efektif, dan mendesak. Jalur aman bagi warga sipil dari zona perang, dan perlindungan pengungsi dan pencari suaka dari Ukraina harus disediakan. Ini harus menjadi salah satu hasil KTT G20,” tulis pernyataan itu.
C20 juga mendesak Indonesia sebagai ketua G20 untuk lebih aktif dan berupaya mendorong serta mengajak seluruh anggota untuk membahas resolusi konflik pada sidang-sidang G20.
