Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bali menerima bantuan peralatan penanggulangan kebencanaan dari Pemerintah Tiongkok melalui Konsulat Jenderal (Konjen) Tiongkok di Denpasar Zhu Xinglong, Kamis.
"Bantuan yang diberikan oleh Konjen Tiongkok adalah kebutuhan prioritas BPBD Bali saat ini yang sangat diperlukan untuk mendukung penanggulangan kebencanaan di Provinsi Bali," kata Sekretaris BPBD Bali Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.
Baca juga: Konjen China yakin penerbangan langsung China - Bali segera dibuka
Adapun bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Tiongkok kepada Pemprov Bali, antara lain empat unit laptop, 30 unit handy talky (HT), 150 set seragam pakaian dinas lapangan, 20 unit meja lipat, dan 100 unit kursi lipat.
Saat penyerahan bantuan melalui Konjen Tiongkok Denpasar, Teja menyampaikan keinginan BPBD Bali untuk dapat menjalin komunikasi, koordinasi dan belajar lebih banyak dengan Pemerintah Tiongkok khususnya di bidang kebencanaan.
“Kami menyadari bahwa Tiongkok sebagai salah satu negara terbesar, kami yakin perkembangan teknologi kebencanaannya sangat maju untuk ditiru dan diaplikasikan guna keselamatan rakyat Bali,” ujarnya.
Baca juga: Konjen China: Hubungan Indonesia-China majukan ekonomi bersama
Kedatangan Konjen Tiongkok berawal dari hasil pertemuannya dengan Gubernur Bali Wayan Koster pada Mei 2022 lalu. Saat itu Koster meminta Konjen Tiongkok mendukung Pemprov Bali dalam penanggulangan bencana.
“Waktu saya berbicara dengan pak gubernur, beliau juga menyampaikan kepada saya agar ada dukungan kepada BPBD Provinsi Bali. Inilah sebabnya kami menggunakan sebagian dana program bantuan kami untuk diserahkan kepada BPBD,” kata Zhu Xinglong di Denpasar.
Xinglong juga mengakui bahwa hubungan Tiongkok dengan Indonesia saat ini sangat baik, terutama di bidang penanganan COVID-19. Selama pandemi, negara tersebut banyak memasok vaksin ke Indonesia, termasuk membantu Indonesia dalam memproduksi vaksin COVID-19 di dalam negeri.
Untuk Bali disebutkan bahwa Konjen Tiongkok telah berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat Pulau Dewata untuk bangkit kembali dalam masa pemulihan ekonomi.
