Badung (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan pada rangkaian acara G20 Finance Track di Bali, Jumat, meminta anggota G20 mengevaluasi kebijakan larangan dagang terhadap negara lain karena berpengaruh terhadap kenaikan harga barang sektor pertanian.
Al-Jadaan menyoroti masalah itu karena tingginya harga barang di sektor pertanian dapat menyebabkan krisis pangan (food insecurity) yang saat ini menjadi kekhawatiran masyarakat dunia.
“Jika melihat harga pangan saat krisis ekonomi 2007 dan 2008, larangan ekspor berkontribusi terhadap 40 persen kenaikan harga barang sektor pertanian,” kata dia pada sesi seminar tingkat tinggi (high level seminar) yang merupakan acara sampingan (side event) pertemuan ke-3 Menteri Luar Negeri dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di BNDCC, Badung, Bali.
Baca juga: Menkeu Amerika bakal desak G20 tetapkan pagu harga untuk minyak Rusia
Oleh karena itu, ia mengajak negara-negara anggota G20 untuk meninjau dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang membatasi aktivitas perdagangan, termasuk yang terkait ekspor dan impor bahan pangan.
Data Bank Dunia per Juni 2022 menunjukkan ada 310 kebijakan dagang di 86 negara yang saat ini mempengaruhi harga pangan dan pupuk dunia, dia menambahkan.
“(Demi mencegah krisis pangan, red.) kita harus mendukung sistem dagang yang terbuka, transparan, dapat diprediksi, dan tunduk pada prinsip multilateral, yang sejalan dengan aturan-aturan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia),” kata Menteri Keuangan Arab Saudi saat menyampaikan sambutannya pada sesi seminar.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti masalah ketersediaan pupuk, yang punya peran vital terhadap sektor pangan dan pertanian.
“Jika harga pupuk terus naik, krisis akan meluas ke jenis pangan lainnya seperti beras, yang merupakan makanan pokok bagi miliaran orang di dunia,” kata Al-Jadaan.
Baca juga: Sri Mulyani tekankan pentingnya kolaborasi atasi tantangan perekonomian
Oleh karena itu, ia mengajak negara-negara anggota G20 untuk membentuk mekanisme yang mampu memastikan harga pupuk terus terjangkau untuk petani.
“Kita harus memperkuat hubungan produsen dan konsumen pupuk, utamanya dengan membantu memfasilitasi distribusi pupuk dari daerah-daerah yang surplus ke wilayah yang mengalami kelangkaan pupuk,” kata dia.
Demi mewujudkan upaya itu, Menteri Keuangan Arab Saudi meyakini bahwa kolaborasi dan kerja sama antarnegara merupakan cara mengatasi ancaman dan krisis global.
Ia mencontohkan pandemi COVID-19 membuktikan bahwa dunia mampu bekerja sama untuk mengatasi tantangan itu.
“Kita harus kembali bersatu untuk mengatasi ancaman krisis pangan ini,” kata Mohammed Al-Jadaan menutup sambutannya.
Baca juga: Menkeu Rusia dan Menkeu Ukraina ikuti pertemuan ke-3 FMCBG G20 secara virtual
Isu food insecurity menjadi salah satu sorotan pada pertemuan ke-3 FMCBG di Bali pada 15–16 Juli 2022. Ancaman krisis pangan telah menjadi perhatian G20 sejak masa presidensi Arab Saudi dan berlanjut sampai dengan masa kepemimpinan Indonesia.
Oleh karena itu, Indonesia pada pertemuan ke-3 FMCBG menggelar seminar tingkat tinggi yang bertujuan menggalang komitmen dan kerja sama global mengantisipasi ancaman krisis pangan.
Kegiatan seminar itu dibuka langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan.
Kemudian, sesi diskusi terkait ancaman krisis pangan diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi RI Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen yang hadir secara langsung, dan Menteri Ekonomi, Perencanaan, dan Kerja Sama Internasional Senegal Amadou Hott yang juga hadir langsung di BNDCC, Badung, Bali.
Berlanjut pada sesi kedua yang membahas kolaborasi global, acara itu menghadirkan pembicara antara lain Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva, Menteri Keuangan Brazil Marco Aurelio, dan Direktur Pelaksana Operasi Bank Dunia Axel van Trotsenburg.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Keuangan Arab Saudi minta G20 evaluasi larangan dagang
