Denpasar (ANTARA) - Apapun aktivitas di Bali agaknya tak pernah lepas dari pendekatan berbasis adat, bahkan aktivitas internasional pun demikian, termasuk rencana Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Pulau Dewata pada 15-16 November 2022 yang juga akan didahului rangkaian aktivitas internasional sebelumnya.
Agenda skala dunia, KTT G20, tidak hanya akan diamankan TNI dan Polri, namun juga ada "polisi adat" yang dikenal dengan "Pecalang". Satuan pengamanan desa adat Bali itu akan bergabung dengan personel TNI-Polri untuk mengamankan "rumahnya" (Bali), meski pelaksanaan KTT G20 berpusat di Nusa Dua, Kabupaten Badung.
"Kami akan tingkatkan peran 'Sipandu Beradat' (Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat) dalam permasalahan kamtibmas pada lini pertama agar stabilitas wilayah terjaga menjelang KTT G-20," kata Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas di Denpasar, Bali (29/4/2022).
Salah satu komponen penting Sipandu Beradat adalah pecalang. Kapolresta menyebutkan mereka akan dilibatkan dalam pengamanan G-20 secara langsung, seperti di kawasan pelaksanaan KTT maupun tempat wisata.
Peningkatan kemampuan unsur Sipandu Beradat ini, kata dia, sebagai langkah awal, sehingga apa yang menjadi tugas dan perannya dapat optimal dalam menjaga kamtibmas. Dengan demikian, sekecil apa pun masalah bisa diselesaikan di bawah atau di tingkat desa adat.
"Forum Sipandu Beradat merupakan bentuk kemitraan polisi dengan masyarakat berbasis community policing, yang antara lain bankamda, pecalang, linmas, satpam, dan komponen keamanan lainnya di bawah binaan bhabinkamtibmas dan babinsa di tingkat desa adat," katanya.
AKBP Bambang Yugo Pamungkas mengatakan bahwa optimalisasi peran forum Sipandu Beradat dalam menjaga kamtibmas sekaligus memberikan pengetahuan peningkatan kemampuan pecalang dalam melaksanakan tugas kepolisian terbatas.
"Peran pecalang sebagai salah satu komponen dari Sipandu Beradat akan ikut bersama-sama melakukan tugas meminimalkan gangguan kamtibmas," katanya dalam acara peningkatan kemampuan Sipandu Beradat di Gedung lembah Pujian Denpasar (26/4/2022) yang juga diikuti secara virtual oleh jajaran di Kuta dan Kuta Selatan.
Menurut dia, Forum Sipandu Beradat memiliki fungsi pre-emtif dan preventif dalam mengumpulkan data yang berpotensi memunculkan situasi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial.
Begitu juga menerima laporan terjadinya potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial; menganalisis data dan laporan mengenai potensi terjadinya gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial; melaporkan temuan/potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial kepada pejabat yang berwenang.
Baca juga: Mengintip kesiapan tiga Desa Wisata di Buleleng sambut kunjungan delegasi G20
Atensi
Tidak hanya itu, koordinasi dengan jajaran Pemkot Denpasar dalam rakor Sipandu Beradat juga dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2022, sekaligus pengamanan "Kampung Muslim" yang ditinggal pemudik. Rakor juga dihadiri Ketua Majelis Adat Kota Denpasar, Anak Agung Ketut Sudiana, dan Ketua Majelis Adat Kabupaten Badung Anak Agung Putu Sutarja, serta 50 perwakilan desa adat.
Di sela rakor (27/4/2022) itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyambut baik dilaksanakan rakor tersebut, karena akan meningkatkan komunikasi dan optimalisasi dari bendesa adat dan pecalang, dengan jajaran kepolisian, serta pihak terkait, dalam menjalankan pencegahan dini di tingkat desa adat.
"Sipandu Beradat Kota Denpasar diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan warganya, menjaga adat dan tradisi seni dan budaya, sehingga bisa menjadi cerminan Provinsi Bali secara keseluruhan, dan ini dapat menciptakan citra positif untuk terselenggaranya Presidensi KTT G20," ujar Jaya Negara.
Ia berharap Sipandu Beradat dapat dijadikan sebagai leading sektor dalam bidang keamanan lingkungan berbasis desa adat sehingga mampu memberikan rasa aman dan keyakinan, bahwa keamanan Denpasar menjadi jaminan bagi dunia internasional.
Atensi untuk menciptakan stabilitas Bali menjelang KTT G20 juga dilakukan Kodam IX/Udayana. Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Sonny Aprianto mengatakan semua perhelatan internasional di wilayah Bali, NTT dan NTB menjadi atensi dari Kodam IX/Udayana, termasuk KTT G20 pada 15-16 November 2022.
"Semua event merupakan atensi kami, jadi acara-acara ini dibagi dua ada VIP dan VVIP. Kalau event nya berskala VIP untuk leading sector-nya masuk bagian Polda Bali, kalau VVIP seperti pengamanan Presiden Wapres, Kepala Negara Sahabat saat G20, ya leading sector-nya Kodam IX/Udayana," kata Pangdam (16/3/2022).
Ia mengatakan berbagai bentuk pelaksanaan acara Internasional di wilayah Bali Nusa Tenggara masuk dalam pengawasan Kodam IX/Udayana bersama Polda Bali, NTB dan NTT.
"Dengan Polda wilayah Bali Nusra, kami tetap bersinergi, kalau VIP ya Polri. Kami di TNI membantu dan BKO satuan. Kalau VVIP sudah jelas, karena itu tertuang dalam UU No. 34 Tahun 2004 bahwa TNI salah satu tugasnya melakukan pengamanan salah satunya VVIP itu," jelasnya.
Ia mengatakan selalu menekankan kewaspadaan dari segala kemungkinan, meskipun situasi keamanan saat ini terpantau kondusif. Pihaknya telah menyiagakan personel Satgas Pengamanan Wilayah kurang lebih 4.000 organiknya Kodam IX/Udayana, Satgas Evakuasi 1.800-2.000 yang juga dari organik Kodam IX/Udayana.
Ya, KTT G20 di Indonesia menjadi sebuah sinyal kepada seluruh dunia bahwa Indonesia merupakan wilayah dan destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi warga dunia. Jadi, KTT G20 bukan hanya konferensi tingkat dunia, tapi juga bukti Indonesia adalah "tuan rumah" yang baik untuk tamu-tamu dari seluruh penjuru dunia.
