Nusa Dua (Antara Bali) – Pertamina bekerja keras memenuhi komitmennya dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) PSO atau bersubsidi, supaya tepat sasaran sehingga langsung tertuju ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya.
"Guna mengawasi penyaluran BBM bersubsidi itu tidak disalahgunakan, kami telah memasang sistem teknologi informasi 'point of sales'(POS) di 112 SPBU yang ada di Kalsel, dan bertahap ke seluruh Pulau Kalimantan," kata Hanung di Nusa Dua, Jumat.
Sistem tersebut selanjutnya secara bertahap akan dipasang di semua SPBU di Tanah Air yang jumlahnya sekitar 5.000 unit. Teknologi informasi itu dapat mengidentifikasi siapa konsumen di SPBU, volume dan waktu pembeliannya, sehingga memastikan penyaluran BBM Subsidi di SPBU tepat jumlah beserta sasarannya.
Hanung mengatakan, terkait pernyataan BPH Migas tentang adanya 170 mobil tanki BBM Subsidi di Kalimantan Barat yang pengirimannya tidak sampai ke SPBU, Pertamina belum menerima informasi resmi. Kami meminta BPH Migas untuk memberikan informasi yang lebih lengkap, terkait titik lokasi, waktu, dan volume dugaan penyelewengan distribusi BBM Subsidi tersebut. Pertamina juga terbuka dan siap melakukan investigasi bersama apabila telah menerima data," ucapnya.
Dia menjelaskan, dalam setiap pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi, Pertamina memiliki mekanisme sanksi agar distribusi tetap berjalan sesuai ketentuan. Sanksi itu bisa berupa hukuman di internal jika ada pegawai yang terlibat, bahkan bisa diproses secara hukum dan masalah itu diserahkan kepada pihak kepolisian. Hukuman yang sama akan diberikan kepada mitra kerja yang terlibat, selain itu kontrak kerja sama pun akan diakhiri.
Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas, Eri Purnomohadi, mengatakan, pernyataan tentang 170 mobil tanki BBM Subsidi di Kalimantan Barat yang pengirimannya tidak sampai ke SPBU, harus diluruskan karena belum ada data secara resmi.(IGT/T007)
