Pemkab Buleleng safari kesehatan sasar kelurahan

Singaraja, Buleleng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali mengadakan Safari Kesehatan yang menyasar Kelurahan Penarukan dan Banyuning dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-418 Kota Singaraja.

"Safari kesehatan juga dirangkai dengan pembagian bingkisan sembako kepada warga lansia dan disabilitas," kata Ketua K3S Buleleng Ny. I Gusti Ayu Aries Suradnyana, didampingi Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra di Singaraja, Buleleng, Senin.

Ia mengatakan penyerahan bantuan paket sembako dan safari kesehatan tersebut merupakan kegiatan yang diselenggarakan berkaitan dengan HUT Kota Singaraja.

Adapun alasan pemilihan lansia dan disabilitas sebagai sasaran kegiatan ini dikarenakan kelompok warga tersebut tidak bisa bekerja dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan.

Baca juga: Bupati Buleleng sampaikan Nota Pengantar LKPJ kepada DPRD

Selain pemberian bantuan paket sembako, para lansia ini juga diberikan cek kesehatan mulai dari cek tensi. Ini merupakan upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan lansia.

”Kalau kita lihat kebutuhan, tentu kebutuhan dasar sandang pangan papan. Juga layanan kesehatan. Kalau pangan ya yang sekarang ini, kalau papan mungkin sanitasi mereka," papar Aries Suradnyana.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Buleleng mengungkapkan pemberian sembako dan safari kesehatan ini untuk meringankan beban lansia dan disabilitas, juga agar penerima bantuan dapat merasakan pembangunan di Kabupaten Buleleng.

Menurut dia, selain paket sembako juga diberikan bantuan alat bantu kesehatan seperti kursi roda dan tongkat ketiak.

"Intinya mereka bisa diringankan bebannya, ikut memeriahkan HUT Kota Singaraja dan bersama-sama merasakan manfaat pembangunan di Kabupaten Buleleng, " paparnya.

Baca juga: Ratusan ASN ikuti donor darah HUT Ke-418 Kota Singaraja

Putu Kariaman Putra menambahkan penerima bantuan tahun ini merupakan masyarakat yang sudah masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Non-program. Namun dilihat dari Musyawarah desa (Musdes) ataupun Musyawarah Kelurahan.

"Jadi, untuk yang mempunyai Jaminan Kesehatan kami fasilitasi dengan jaminan kesehatan berupa KIS . yang jelas pak mekel atau pak lurah jika ada warganya yang disabilitas hasil musdes belum memiliki jaminan kesehatan kita dorong untuk mengajukan ke dinas sosial kepesertaan KIS APBD," kata Putu Kariaman Putra.