Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, mengembangkan aplikasi digital dalam upaya transparansi birokrasi dan pelayanan publik sehingga langkah ini dapat mencegah terjadinya korupsi.
"Untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana akan saya mulai dari hal kecil, yakni menerapkan aplikasi absensi digital bagi pegawai (ASN). Penerapan aplikasi tersebut kuncinya saya bawa sehingga para pegawai masuk kantor tidak bisa sembarangan jika lewat dari ketentuan. Ini langkah paling kecil mencegah terjadinya korupsi waktu," kata Bupati Jembrana I Nengah Tamba di Denpasar, Kamis.
Pada acara "Bincang Antikorupsi, Serangkaian Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021" digelar Ombudsman Perwakilan Bali, Bupati mengatakan pihaknya akan terus membuat aplikasi digital pelayanan kepada masyarakat sehingga mengurangi warga berhadapan dengan petugas pelayanan publik.
Baca juga: Banjir dan rob melanda wilayah Jembrana
"Dengan era digitalisasi mempermudah pelayanan kepada masyarakat, contohnya layanan publik. Jika ini bisa diterapkan dengan aplikasi, maka akan mengurangi bersentuhan dengan petugas, dan praktik-praktik korupsi dapat diminimalisasi, bahkan dihilangkan," ujarnya.
Bupati mengatakan pihaknya saat ini terus berusaha mendorong masyarakat agar mengembangkan potensi-potensi yang ada sehingga perekonomian warga akan meningkat.
"Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka tindakan-tindakan korupsi pasti berkurang," ujar Tamba.
Baca juga: PLN Bali salurkan bantuan Rp170 juta kepada masyarakat Jembrana
Di tanya potensi pengembangan Kabupaten Jembrana, ia mengatakan potensi di kabupaten ujung barat Pulau Bali cukup banyak karena alamnya mendukung. Mulai sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan termasuk sektor pariwisata bisa dikembangkan di wilayah Jembrana.
"Cukup banyak potensi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Jembrana. Karena itu yang perlu ditingkatkan adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) agar bisa mengelola dan melihat peluang dari SDA tersebut," ujarnya.
