Pemkab Bangli - Klungkung jalin kerjasama pemasaran produksi pangan

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta bersama Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama Pemkab Bangli-Pemkab Klungkung tentang kerja sama distribusi, pemasaran pangan, serta pengembangan potensi daerah yang difasilitasi oleh Bank Indonesia Provinsi Bali secara virtual.

“Kerja sama ini sangat penting dilaksanakan untuk memberikan kenyamanan, kelancaran, dan keamanan bagi para pelaku bisnis dalam bertransaksi serta membangun networking antara Pemkab Bangli dengan Pemkab Klungkung agar terbuka informasi dan peluang atas potensi masing-masing daerah untuk mendorong terciptanya sinergi dalam pencapaian tujuan," kata Bupati Bangli Sedana Arta dalam siaran pers di Bangli, Bali, Jumat.

Kerja sama dilakukan untuk membuat kesepakatan bersama dalam rangka pengendalian inflasi daerah dengan tujuan untuk memenuhi 4K yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif, serta meningkatkan potensi masing-masing daerah dalam rangka kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bangli menyampaikan bahwa selama ini antara Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung telah bekerjasama sangat baik dalam hal bisnis masyarakat, dimana komoditas unggulan Bangli dikirim ke Klungkung, dan begitu pula sebaliknya.

Baca juga: Bupati : Bangli produksi 54 persen telur di Bali

Ia juga menambahkan kerja sama antara Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung diharapkan bisa berlanjut terus, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten masing-masing.

"Terutama peningkatan pendapatan masyarakat di bidang pertanian dan perdagangan, karena di masa pandemi seperti sekarang ini sektor pertanian sangat menunjang ekonomi masyarakat," ujar dia.

Menurut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Rizki Ernandi Wimanda, yang juga hadir melalui zoom virtual, pada akhir tahun 2021, diperkirakan tingkat inflasi di Bali akan cenderung rendah dan stabil di kisaran 1,4 sampai 1,8 persen, atau di bawah target inflasi nasional.

Ia mengatakan kerjasama antar daerah (KAD) menjadi solusi efektif bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan ketersediaan pasokan bahan pangan sehingga bisa meminimalkan risiko terjadinya fluktuasi neraca yang signifikan.

“Kerjasama Antar Daerah atau KAD sangat diperlukan guna memenuhi kebutuhan pangan bersama. KAD yang dilakukan tentunya tidak hanya menjadi salah satu upaya pengendalian inflasi di masing-masing daerah namun juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan adanya transaksi pada komoditas yang disepakati,” ujar dia.