Denpasar (ANTARA) - Perkumpulan International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) Indonesia siap berdialog untuk mencari solusi agar tercipta kerukunan umat kembali, terkait polemik perspektif keyakinan dan tuduhan atas kegiatan yang dilakukan kelompoknya yang dinilai mengganggu ketertiban umum.
"Kami sangat memberikan apresiasi dan berterima kasih atas kehadiran pemerintah beserta timnya yang telah memberikan perhatian terhadap masalah ini, suatu hal yang telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat," kata Ketua Perkumpulan ISKCON Indonesia I Wayan Sudiara dalam keterangan tertulis di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, dengan kedatangan Tim Lintas Sektoral untuk mencari fakta-fakta (informasi) yang sebenarnya terjadi terkait Sampradaya ISKCON di Bali dapat memberikan ruang kepada pihaknya untuk menyampaikan informasi secara apa adanya.
Tim Lintas Sektoral yang terdiri dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah datang ke Denpasar, Bali, pada Rabu (11/8) dan mengadakan sejumlah pertemuan dengan berbagai pihak terkait.
Baca juga: MKKBN: kedepankan dialog selesaikan polemik "sampradaya" di Bali
Sudiara mengemukakan, dalam pertemuan itu Perkumpulan ISKCON Indonesia menyampaikan jawaban secara transparan kepada Tim Lintas Sektoral.
"Dengan pertemuan dan kehadiran tim tersebut, kami harapkan pemerintah mendapatkan gambaran yang utuh dan luas dari masalah yang ada sehingga dapat memberikan jalan keluar dan mediasi antar pihak-pihak dan elemen masyarakat yang selama ini melakukan pertentangan," ucapnya.
Selama ini, ujar Sudiara, pihak Perkumpulan ISKCON memilih sikap dia, tidak reaktif dan dengan penuh kesadaran sebagai upaya menjaga situasi masyarakat Bali agar tetap kondusif, mengingat Bali adalah jendela Indonesia di mata dunia dan simbol miniatur NKRI.
Sudiara yang juga mantan anggota DPRD Bali menambahkan, pihaknya sangat prihatin atas polemik perspektif keyakinan yang telah banyak menguras energi positif masyarakat.
"Sebagai orang Bali kami tetap menjaga daerah yang memiliki karakter mulia paras paros, menyama braya dan selalu berdampingan dengan damai. Bahkan secara pribadi-pribadi, anggota ISKCON di Bali juga masih mengikuti adat di masing-masing desa adatnya," katanya.
Baca juga: Menag sanggupi revisi buku pelajaran Hindu soal Sampradaya
Mengenai tuduhan bahwa kegiatan yang dilakukan menggangu ketertiban umum, itu dirasa tidak tepat karena setiap melakukan kegiatan selalu berkoordinasi dengan otoritas yang ada dan bahkan mengundang pihak-pihak terkait.
Seperti halnya dalam kegiatan perayaan yang besar seperti Gita Jayanti (perayaan kemunculan Bhagavad Gita), Ratha Yatra, dan lainnya.
"Meskipun ada, kemungkinan itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan kami siap membantu untuk menindaklanjutinya ke pihak berwajib sesuai aturan yang berlaku," ujar Sudiara.
Sedangkan tuduhan transnasional, pihak Perkumpulan ISKCON Indonesia menjelaskan bahwa organisasi ini memiliki kerjasama (afiliasi) dengan ISKCON yang berpusat di Mayapura, India. Kerjasama itu bersifat keagamaan dan nilai-nilai spiritualitas yang bersumber pada ajaran Veda Gaudiya Vaishnava.
Secara manajemen, lanjut dia, Perkumpulan ISKCON Indonesia tetap mandiri dan mengikuti aturan dan peraturan di NKRI (Pancasila dan UUD 1945)
ISKCON memiliki sebanyak 600 center tersebar di 215 negara baik India, Rusia, Amerika, Afrika, China, Jepang, Inggris, Ukraina, Jerman, Italia, Arab, Singapura, Malaysia, Australia.
Perkumpulan ISKCON dalam kegiatan-kegiatannya juga mengangkat dan mempromosikan budaya lokal, tari-tarian dalam membangun hubungan baik antar umat agama, baik di luar Bali maupun sampai ke dunia Internasional.
"Kami mengharapkan adanya dialog dan musyawarah supaya situasi tidak semakin meruncing yang dapat menimbulkan konflik horizontal lebih jauh," ujar Sudiara
