MUI Bali: Hewan kurban sebaiknya disembelih di RPH

Denpasar (ANTARA) - Ketua MUI Bali KH Mahrusun Hadyono mengatakan penyembelihan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah sebaiknya dilakukan di rumah potong hewan (RPH).

"Mengenai menyembelih hewan kurban itu sama juga pelaksanaanyaa dengan seizin daripada satgas yang di dalam panduan supaya  penyembelihannya di rumah potong hewan. Kalau enggak ada, tetap dilaksanakan atas seizin dari satgas dan di tempat yang luas," kata Ketua MUI Bali saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Senin.

Ia menjelaskan untuk pembagian hewan kurban juga dilakukan hanya oleh panitia dan tidak diperbolehkan ada antrean untuk pengambilan hewan kurban.

Baca juga: MUI Bali minta masyarakat shalat Idul Adha di rumah

Selanjutnya, panitia yang akan mengirimkan atau membawakan langsung ke setiap rumah-rumah warga yang berhak menerima dan sesuai data yang ada di masjid.

"Ada seruan juga kepada panitia yang bertugas supaya lebih hati-hati, misalnya pisau atau alat yang dipakai untuk menyembelih jangan diganti-ganti. Jadi satu orang pegang satu, khawatirnya ada yang OTG makanya pisaunya tidak boleh secara bergantian," katanya.

Ia mengatakan bahwa di tahun ini bisa jadi sebaran pembagian hewan kurban bisa berkurang. Hal ini disebabkan pada situasi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi situasi ekonomi dan menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan serta faktor eksternal lainnya.

Baca juga: MUI Bali minta warga tak mudik Idul Adha

Dikatakannya, walaupun hal tersebut berpotensi terjadi, tetap tidak mengurangi esensi atau makna dari pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2021.

Sebelumnya, Kementerian Agama RI telah menerbitkan edaran Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Kurban 1442 H di luar wilayah PPKM.

Selain itu, meminta masyarakat mematuhi Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.