Bappenas gagas kemitraan pengembangan pangan di Bali

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menggagas kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, untuk pengembangan pangan di Bali yang fokus pada penelitian dan penguatan logistik pangan.

"Ini dalam rangka mengatasi salah satu persoalan penting di Bali yaitu kesenjangan antara Sarbagita Selatan dan Utara," kata Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Sebagai langkah awal Bappenas menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Trade and Investment Government of Queensland, dan Central Queensland University (CQU) Australia, di Kantor Gubernur Bali, Senin.

Nota kesepahaman ini untuk kerja sama pembangunan pertanian yang menekankan penelitian dan pengembangan, aplikasi teknologi maju, dan keterlibatan bersama untuk memastikan rantai pasokan untuk pengembangan ternak khususnya sapi di Bali.

Ia mengharapkan Undiksha dapat mengembangkan dunia industri dan lainnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi antara utara dan selatan.

Baca juga: Pakar pertanian Dwijendra dorong hadirnya gudang pangan di Bali

Sementara itu Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudiyanto menambahkan nota kesepahaman itu memuat lima aspek yakni rangkaian pemulihan ekonomi nasional hingga 2021.

Kementerian PPN/Bappenas merancang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang fokus mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, salah satu fokusnya sistem pangan nasional yang andal dan berkelanjutan.

Kemudian kemitraan ini fokus pada aplikasi teknologi dalam budi daya ternak sapi seperti yang diterapkan di Australia.

Di dalam pola kemitraan ini, penguatan keterkaitan inovasi dan adopsi teknologi antara riset yang ada di perguruan tinggi maupun lembaga penelitian lainnya dengan pengelola peternakan menjadi salah satu fokus utama.

Nota kesepahaman, lanjut dia, diarahkan dalam mengembangkan populasi sapi Bali sampai satu juta ekor untuk memenuhi permintaan daging sapi yang terus meningkat, baik di Bali maupun daerah sekitar, khususnya di Jawa.

Bali, kata dia, juga diarahkan sebagai basis pembesaran sapi Bali dunia, mengingat potensi Kabupaten Buleleng sebagai Pusat Perkembangan Ternak Ruminansia.

Baca juga: Presiden Jokowi tugaskan tiga menteri dukung program ketahanan pangan

Selanjutnya nota kesepahaman sejalan dengan salah satu dari 41 Proyek Prioritas Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yakni penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan.

Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan akselerasi korporasi peternakan sapi di Pulau Dewata dalam rancangan Rencana Kerja Kementerian Pertanian yang dimulai dari 2021.

Tak hanya itu, kemitraan ini juga memperkuat pembiayaan kreatif, tetapi juga swasta dan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga internasional. Melalui kemitraan itu menjadi momentum bagi Indonesia memperkuat produksi pangan dunia.

"Indonesia tidak hanya menjadi pasar pangan bagi negara produsen pangan lainnya, tetapi juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen pangan, baik untuk kebutuhan regional, nasional, hingga global," katanya.