Gianyar, Bali (ANTARA) - Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan jawaban/tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 serta "re-focusing" APBD 2020 dalam Rapat Paripurna III di ruang sidang utama gedung DPRD Gianyar.
Pada sidang yang dipimpin wakil ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Gusti Ngurah Anom Masta (14/7) itu, Bupati Gianyar menyampaikan jawaban atas pertanyaan empat fraksi DPRD terkait rancangan peraturan daerah Kabupaten Gianyar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyar Tahun 2019, demikian siaran pers Diskominfo Gianyar, Rabu.
Bupati memberikan jawaban tersebut menyusul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan empat fraksi DPRD Kabupaten Gianyar dalam Rapat Paripurna II sehari sebelumnya.
Mahayastra mengawali jawaban atas pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan I Ketut Sudarsana tentang realisasi pajak yang masih rendah. "Tidak tercapainya pajak parkir disebabkan belum optimalnya pendaftaran Wajib Pajak (WP) parkir," katanya.
Untuk BPHTB dan pajak reklame, ia menjelaskan hal itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum (condition of economic), sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak tercapai disebabkan oleh adanya perubahan sistem pemungutan pajak semenjak penyerahan kewenangan PBB dari KPP Pratama ke daerah yaitu dengan sistem pembayaran pajak secara mandiri.
Mengenai rapid test gratis kepada pekerja pariwisata, Bupati mengatakan akan melakukan pengkajian lebih lanjut, sedangkan bagi karyawan yang BPJS-nya diputus, Pemerintah Kabupaten Gianyar sudah menyediakan Jaminan Kesehatan.
Mahayastra juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan dari Fraksi PDIP terhadap kebijakan me-refocusing anggaran dan pemberian sembako, yang bertujuan agar roda perekonomian di masa pandemi, khususnya di Kabupaten Gianyar, masih dapat berjalan.
Baca juga: DPRD dan Pemkab Tabanan bahas Perubahan APBD 2020
Menjawab pertanyaan yang disampaikan Fraksi Golkar terkait aksesibilitas dan amenitas pariwisata, terutama di kawasan Wisata Ubud, Bupati Gianyar menjelaskan bahwa jalan Tegallalang-Ubud merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali, sedangkan terkait dengan pertokoan di Pasar Ubud yang terbakar lebih dari lima tahun itu, pihaknya mengaku melakukan revitalisasi pasar secara bertahap.
"Untuk sarana parkir di kawasan Ubud sudah disediakan sentral parkir dan juga kantong-kantong parkir yang dikelola oleh desa adat setempat, sedangkan untuk penataan kabel PLN sudah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020, namun karena adanya re-focusing anggaran sehingga pelaksanaannya ditunda," katanya.
Mengenai harapan Fraksi Golkar agar pembangunan sentra IKM Celuk dan Pasar Silakarang agar dilanjutkan, Mahayastra menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2020 telah dianggarkan pembangunan sentra IKM Celuk sebesar Rp3,5 miliar yang bersumber dari DAK, atas kebijakan pemerintah pusat DAK Fisik Tahun 2020 ditunda.
Sementara itu, anggaran untuk Pasar Rakyat Silakarang sebesar Rp5,6 miliar yang bersumber dari APBD belum dapat dilanjutkan akibat bangunan yang dulu dibangun dengan dana TP belum diserahterimakan dari pemerintah pusat kepada Pemkab Gianyar.
Mahayastra juga mengucapkan terima kasih atas penyampaian saran Fraksi Demokrat terkait perbaikan Lapangan Ubud yang terletak di sentra Pariwisata Ubud. Ia mengatakan akan melakukan perbaikan lapangan secara bertahap di Kabupaten Gianyar.
Pertanyaan DPRD terkait komposisi anggaran untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, jaring pengaman sosial dan realisasi yang telah berjalan, Bupati Mahayastra menjawab jaring pengaman sosial, kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi, dananya ditempatkan pada akun Belanja Tidak Terduga. Sampai saat ini persentase realisasinya mencapai 28 persen.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi Indonesia Raya tentang PPDB SMP Kabupaten Gianyar yang menjadi polemik, Mahayastra menegaskan bahwa tahun ini telah dibangun SMPN 4 Sukawati di Ketewel dan telah mengubah status sekolah swasta SMP Silacandra menjadi SMPN 5 Sukawati. Untuk wilayah Kecamatan Gianyar sudah ada perencanaan sekolah baru.
Menyikapi permasalahan PPDB tingkat SMA/SMK Pemerintah Kabupaten Gianyar telah mengusulkan kepada Gubernur Bali untuk dibangun Sekolah SMA Negeri di Kecamatan Gianyar dan Kecamatan Sukawati.
