Denpasar (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti memastikan membantu Provinsi Bali menggarap sensus kebudayaan.
“Secara nasional kami BPS tidak punya survei ataupun sensus budaya, tetapi begitu pemerintah di daerah tertentu dengan keunikan tertentu minta, kami harus hadir,” kata dia di Denpasar, Kamis.
Dalam pengukuhan Kepala BPS Bali itu, Amalia mengatakan badan statistik harus hadir mendukung kebijakan spesifik yang diperlukan pemerintah provinsi setempat di luar data seragam yang dibuat untuk seluruh Indonesia.
Apalagi, menurut dia landasan ide Pemprov Bali sangat tepat, sebab ia melihat kebudayaan Bali yang membuat Bali menjadi unik sehingga perlu digali.
Amalia bahkan masih ingat ketika menjabat di Kementerian PPN/Bappenas meresmikan Ekonomi Kerthi Bali karena melihat Bali memiliki keunikan perekonomian yang berbeda dengan pendekatan ekonomi nasional.
“Bali ini berbeda dan saya akan mendukung sensus kebudayaan Bali yang bapak gubernur rencanakan, karena disitulah nanti dengan hasil sensus itu bisa betul-betul memberikan intervensi yang tepat,” ujarnya.
Bahkan, BPS RI melihat lewat sensus kebudayaan akan ada peluang ekonomi yang terbuka, seperti melihat potensi pariwisata dan ekonomi kreatifnya dengan menggali objek yang diteliti yaitu desa adat.
“Jadi kalau boleh nanti saya akan dorong untuk membangun dasbor, tapi nanti harus by name by address (data akurat),” kata Kepala BPS RI.
“Jadi karena itu sensus kita lihat siapa masyarakat di sana yang potensial, misalnya di desa adat tertentu, di kelompok masyarakat mana, geo tagging (informasi geografis) harus kita lakukan,” sambung Amalia.
Untuk menjalankan sensus baru ini sendiri tidak dapat langsung dilakukan tahun ini, BPS RI nantinya akan menyiapkan perencanaan mulai dari desain, naskah akademik pendukung, metodologi, desain pemantauan dan evaluasi sebagai kerangka sensus.
Dengan demikian maka ada kualitas dalam data yang dihasilkan dan tiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dan kami bisa terus membantu pak gubernur untuk memberikan intervensi kebijakan yang lebih tepat, kami senang pak sebenarnya dengan ide ini karena itu kembali bahwa intervensi kebijakan untuk suatu daerah bisa bersifat spesifik yang tidak bisa diterapkan di tempat lain,” ucap Amalia.
Baca juga: Bali minta bantuan BPS data keragaman hayati dan hewani
Baca juga: BPS minta Gubernur Bali turunkan kemiskinan di Buleleng
Baca juga: Koster minta BPS keluarkan canang sebagai indikator inflasi
