Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bandar Seri Begawan membantu memulangkan 263 pekerja migran Indonesia dari Brunei Darussalam kembali ke Tanah Air.
Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Sujatmiko beserta staf KBRI pada Jumat (15/5) melepas keberangkatan 150 orang pekerja migran Indonesia, menurut keterangan tertulis KBRI Bandar Seri Begawan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Repatriasi itu merupakan yang kedua setelah repatriasi pertama WNI dari Brunei khusus ke Jakarta pada Jumat, 1 Mei 2020.
"Kami berharap para pekerja migran agar selalu menjaga kesehatan dan siap untuk menerima prosedur penanganan COVID-19 di Indonesia, termasuk karantina 14 hari," ujar Dubes Sujatmiko saat memberikan pengarahan kepada para WNI yang akan pulang ke Indonesia dengan penerbangan khusus.
Penerbangan khusus lanjutan tersebut merupakan hasil pendekatan KBRI kepada Royal Brunei Airlines (RBA) mengingat masih banyaknya permintaan dari pekerja migran Indonesia di Brunei setelah penerbangan khusus pertama.
Selanjutnya pada Minggu (17/5), KBRI Bandar Seri Begawan kembali akan memfasilitasi repatriasi 113 orang pekerja migran dengan penerbangan khusus ke Surabaya.
Dengan demikian, melalui ketiga penerbangan khusus tersebut, secara keseluruhan ada 361 pekerja migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan ke Tanah Air.
Sebagaimana pada repatriasi pertama, proses kepulangan tersebut bersifat mandiri oleh para WNI yang bekerja di Brunei Darussalam dan telah habis masa kontrak kerjanya.
Demi kelancaran repatriasi, KBRI telah berkoordinasi intensif dengan pihak-pihak tekait di Brunei Darussalam dan Indonesia terkait penanganan saat para pekerja migran tiba di Indonesia.
KBRI Bandar Seri Begawan juga telah membekali setiap WNI yang akan terbang kembali ke Indonesia dengan sarung tangan, masker, dan surat keterangan jalan. Selain itu, mereka juga diberikan kartu kuning (Health Alert Card) dari Kementerian Kesehatan RI yang harus diisi.
Penerbangan khusus itu diadakan setelah pemerintah Brunei menutup sementara penerbangan dari dan ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia, sejak 23 Maret 2020, sebagai upaya menahan penyebaran COVID-19 di Brunei Darussalam.
