Gubernur Koster minta izin ke Gugus Tugas Nasional soal kepulangan warga non Bali

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster meminta bantuan dan izin dari Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional Doni Monardo agar warga luar daerah yang sebelumnya tinggal di Pulau Dewata diizinkan untuk pulang ke daerah asalnya.

"Kami mohon bantuan dan fasilitasi berkenaan dengan imbauan warga yang mudik, karena ada kasus di Bali bahwa warga luar daerah yang berprofesi sebagai tukang dan lainnya jumlahnya hampir 1.000 orang sudah tidak ada pekerjaan dan tidak ada tempat tinggal," kata Koster saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan COVID-19 bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional lewat video conference, dari Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Minggu.

Menurut Koster, dengan melihat kondisi warga yang berasal dari luar Bali, yang sudah tidak ada pekerjaan dan tidak ada tempat tinggal, dia meminta sebaiknya diberikan izin untuk pulang ke daerahnya. "Kesemuanya itu sudah mengantongi surat dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali," ucapnya.

Baca juga: Gubernur Koster perpanjang status tanggap darurat COVID-19

Dalam kesempatan itu, Koster juga mengemukakan sedang menyiapkan tambahan fasilitas untuk uji swab di RS PTN Universitas Udayana dan Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa, selain di RSUP Sanglah.

"Perlengkapannya sebagian besar sudah tersedia dan kami mohon untuk melengkapi peralatan tersebut lewat surat yang telah kami sampaikan. Kami mohon fasilitasinya kepada Kementerian Kesehatan agar permintaan ini bisa direalisasikan," ujarnya.

Koster mengatakan hal tersebut penting karena penambahan fasilitas uji swab di dua tempat tersebut akan meningkatkan jumlah sampel yang bisa diuji sekaligus mempersingkat waktunya.

Baca juga: Gubernur Koster keluarkan instruksi pendataan PMI berbasis desa adat

Orang nomor satu di Pemprov Bali itu juga melaporkan sebelumnya ada berita cukup "heboh" di Desa Abuan, di Kabupaten Bangli yang dilaporkan terdapat 443 orang yang reaktif atau positif berdasarkan hasil rapid test.

Namun,setelah di-rapid test ulang dan dilanjutkan dengan tes swab, hasilnya 275 hasilnya negatif. Tinggal 139 orang menunggu hasil tes swab-nya. "Mudah-mudahan semuanya negatif. Untuk itu saya mohon semua media yang memberitakan itu, bisa merevisi beritanya bahwa hasil tesnya negatif," katanya.

Pihaknya pun sedang fokus untuk tiga kabupaten di Bali, yakni Kabupaten Bangli, Karangasem dan Buleleng karena ada penambahan transmisi lokal lewat para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Baca juga: Pemprov Bali realokasikan anggaran Rp756 miliar untuk COVID-19

Mengenai Kartu Prakerja dan bantuan sosial, dia mengharapkan di Bali bisa fleksibel dengan berbasis desa. "Kami mempunyai desa adat dengan Satgas Gotong-royongnya yang siap bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan, bahkan mereka juga lebih tahu warga yang memang membutuhkan bantuan sosial, lebih paham peta di lapangan," ujarnya.

Koster menambahkan untuk persediaan pangan di Bulog dan lembaga lain di desa-desa, ketersediaan pangan memadai sampai enam bulan ke depan. "Pasar tradisional dan modern, kami tetap buka dengan jam operasional yang terbatas dan menggunakan protokol kesehatan (memakai masker, jaga jarak, dan sebagainya) dan terus dipantau," tuturnya.

Pergerakan masyarakat di Bali, lanjutnya, jika melihat di desa-desa adat karena aturannya sangat ketat, pergerakannya tidak sampai 10 persen. Hanya di Kota Denpasar yang agak ramai, namun terus diperketat agar pergerakannya semakin menurun.

Baca juga: Bali siapkan Rp261 miliar untuk skema jaring pengaman sosial

Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional Doni Monardo menyampaikan untuk fasilitas uji swab di RS PTN Universitas Udayana dan Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa akan segera difasilitasi.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak Pelabuhan di Jawa Timur agar nasib para pekerja di Bali yang akan kembali ke daerahnya bisa difasilitasi dan tidak lama terkatung-katung," ucapnya.

Mengenai dukungan peralatan pendukung uji swab akan dikoordinasikan dengan gugus tugas daerah untuk segera dilakukan distribusi alat.