Saya dan "Nangun Sat Kerthi Loka Bali"

Sebagai pelajar Bali dari SMK Negeri 3 Denpasar, saya ingin membahas visi dari Gubernur Bali yaitu I Wayan Koster. Visi beliau adalah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang memiliki makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Karma (masyarakat) dan Gumi (daerah) Bali yang sejahtera dan bahagia. Visi tersebut dimaksudkan untuk menuju Bali Era Baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni alam, karma, dan kebudayaan Bali berdasarkan Tri
Hita Karana.

Tidak hanya itu, saat ini Gubernur Bali telah mengeluarkan lima peraturan gubernur (Pergub), yakni Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaraan dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga akan menyiapkan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, yang akan diwujudkan dengan menambah SMK baru di wilayah Kubu, Karangasem.

Sebagai anak milenial, saya cukup mendukung visi dari pemerintah itu, karena dengan adanya pemerintahan yang tegas dan berbudaya, pasti kedepannya masyarakat Bali akan lebih menjaga adat istiadatnya dan melestarikan budaya Bali, namun di balik semua kelebihannya kadang saya merasa keberatan dengan Pergub Nomor 79 Tahun 2018, kenapa begitu? Sebagai seorang pelajar, pasti ada berbagai kegiatan sekolah yang bukan hanya melakukan pembelajaran di dalam kelas, juga ada pembelajaran di luar kelas, ataupun praktek, karena saya dan teman-teman memang dari SMK.

Menggunakan kebaya kadang membuat kami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran kami, bukannya kami tak mau menggunakannya. Kami sebagai anak milenial juga ingin ikut melestarikan kebudayaan Bali, namun kadang kami hanya merasa kurang nyaman saat menggunakan baju adat , terutama para perempuan. Juga dengan sistem sekolah saya yang menerapkan “full day school”.

Selain itu, apa saja yang dapat kami (para pelajar maupun anak zaman milenial lainnya) lakukan untuk dapat ikut serta mewujudkan visi dari Bapak Gubernur Bali ini ?. Pertama, yang dapat kita lakukan adalah mulai belajar lebih giat lagi, lalu apa hubungannya dengan belajar? Menurut saya, dengan lebih banyak belajar kita dapat menambah wawasan dan lebih siap untuk menjadi generasi penerus yang berkualitas kedepannya. Namun, perlu diketahui belajar saja tidaklah cukup, harus didampingi dengan sikap dan moral yang baik.

Selain visi Gubernur, Pemerintah Provinsi Bali juga telah membuat kebijakan dan program pembangunan yang siap diimplementasikan, diantaranya pada bidang Pangan, Sandang, Papan, Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, Ketenagakeriaan , Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya serta bidang Pariwisata.

“Lima bidang prioritas tersebut tentunya didukung dengan pembangunan lnfrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Saat ini “shortcut” (jalan pintas) Singaraja-Mengwitani sudah mulai dibangun. Kita berdoa agar semua ini bisa segera selesai, nantinya pemerataan ekonomi seluruh Bali akan terwujud,” ujar Koster.

Terkait bidang Kesehatan, pemerintah telah mengeluarkan program Jaminan Kesehatan Nasional – Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) bekerja sama dengan kabupaten/ kota se-Bali. Program ini memastikan bahwa 95 persen dari jumlah penduduk se-Bali mendapat Program Jaminan Pelayanan Kesehatan.

Di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun. Untuk mendukung hal itu, Pemprov Bali akan membangun SMK baru di wilayah Kubu, Karangasem. Selain itu, akan disiapkan Beasiswa untuk Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi Onkologi untuk Kanker, Kandungan dan Anak, serta Beasiswa Pendidikan S1, S2, dan S3 bagi Mahasiswa Bali yang kuliah di Bali dan Luar Bali.

Selain sebagai program studi yang berkaitan pengembangan dengan ilmu kedokteran, juga difungsikan sebagai pelayanan kesehatan kepariwisataan. “Karena itu, kami akan membuat Peraturan Daerah mengenai standar pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bagi para wisatawan. Yang melakukan diving itu rawan tenggelam, yang naik gunung itu bisa kecelakaan atau terjatuh. Itu perlu penanganan khusus, karena itu program studi yang akan diberikan untuk pelayanan kepariwisataan. Ini memang berbeda dari fakultas kedokteran lainnya, ada sekitar 30 persen materi berkaitan dengan pariwisata, itu keunggulannya,” kata Gubernur Koster.

Selain program studi,untuk menunjang isu pariwisata, pemerintah akan membenahi sarana pendukung seperti adat-istiadat dan kebudayaan Bali, memelihara subak yang jumlahnya kian menurun akibat alih fungsi lahan, serta infrastruktur.

“Bali sebagai destinasi wisata dunia, sudah seharusnya memberikan pelayanan kepada wisatawan, khususnya pada pelayanan kesehatan. Kita harus bisa mengantisipasi segala hal yang bisa saja terjadi selama mereka melakukan kunjungan di Bali, karena itu program-program yang telah disusun sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perencanaan serta anggaran yang telah dimatangkan,” kata Gubernur.

Sejauh ini, rencana kerja program yang dicanangkan telah berpedoman pada program prioritas dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia Bali. Hal ini sangat relevan dengan tema ‘SDM Unggul, Indonesia Maju’ yang dijalankan pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin saat ini.

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan Bali Era Baru tersebut ditandai dengan tatanan kehidupan baru, Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi tiga dimensi utama, yakni: