Denpasar (ANTARA) - Jajaran Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Stikom Bali mengklarifikasi sejumlah informasi hoaks bermuatan SARA yang dalam waktu beberapa hari terakhir ditujukan pada kampus setempat, kemudian disebarkan oleh pihak tak bertanggung jawab ke berbagai akun media sosial dan komunitas keagamaan.
"Kegaduhan dari informasi palsu bermuatan adu-domba ini mesti disadari bukan semata-mata ingin menghancurkan nama baik dan prestasi ITB Stikom Bali, namun ditujukan sebagai upaya memecah-belah kebersamaan, kerukunan dan kedamaian di Bali, dan ini sangatlah berbahaya karena bisa menimbulkan konflik di tataran akar rumput," kata Pembina Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar-ITB Stikom Bali, Prof Dr I Made Bandem, di Denpasar, Selasa.
Apalagi lanjut Prof Bandem, informasi palsu bermuatan SARA yang ditujukan kepada ITB Stikom Bali adalah isu lama yang didaur ulang dari tahun 2015 dan tahun itu juga diklarifikasi, sehingga tidak ada validitas dan relevansinya dengan kondisi kampus itu untuk dewasa ini.
Baca juga: Tahun 2017 Stikom Bali Tampil Sebagai Peringkat Pertama Nasional
Adapun informasi palsu berbau SARA yang beredar mengenai ITB Stikom Bali yang marak di media sosial itu berjudul "Masyarakat Bali vs Stikom Bali - Scorenya 4:0". Ada empat poin yang disampaikan, yakni pertama soal kasus mahasiswa Hindu yang hilang yang akhirnya ditemukan di Lombok sudah menjadi mualaf adalah mahasiswa Stikom Bali.
Poin kedua, Bank Mualamat yang "sign boardnya" demikian mentereng di Stikom Bali dan bahkan konon Bank Syariah ini memiliki kantor di dalan gedung Stikom Bali. Stikom Bali adalah kampus yang getol dengan kemitraannya dengan Bank Syariah.
Poin ketiga, sepak terjang Direktur Stikom Bali Dadang Hermawan yang adalah Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Bali yang sudah bikin geger dan melukai hati orang Bali dengan meluncurkan gagasan wisata Syariah di Bali. Dadang Hermawan juga ingin mengembangkan MES di lima daerah di Bali. Direktur Stikom ini juga aktif di JPMI (Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia), jadi selalu aktif dalam kegiatan dengan label agama.
Poin keempat "sebuah kebetulan yang super luar biasa jika kemudian tiga buah mobil operasional Stikom Bali semuanya memiliki nomer plat DK 1515 yang kalau dibaca menjadi "ISIS", bahkan salah satunya adalah DK 1515 DH yang merupakan inisial dari Dadang Hermawan. Pihak STIKOM Bali telah mengklarifikasi bahwa 1515 diasosiasikan dengan "first", namun lagi-lagi masyarakat tersakiti karena dianggap bodoh. 1515 = "first" hanyalah logika onta, bukan logika Orang Bali." ISIS adalah organisasi yang sangat berbahaya, tetap perlu waspada sebelum terlambat.
"Keluarga besar ITB Stikom Bali mengecam penyebaran hoaks bermuatan SARA ini, dan akan menjalankan tanggung jawab moral menjaga NKRI dengan menempuh jalan hukum. ITB Stikom Bali tetap berkomitmen menjadi kampus TIK yang berlandaskan pada keteguhan melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan Bali," ujar Prof Bandem.
Baca juga: Kemenlu Jepang Berikan Penghargaan Kepada Prof Bandem
Menanggapi informasi palsu tersebut, Prof Bandem, yang juga mantan Rektor ISI Yogyakarta dan ISI Denpasar itu, pun mengajak semua lapisan masyarakat untuk berpikir jernih dan menghindari tindakan anarkis yang merugikan semua pihak, karena masalah sesungguhnya sudah terselesaikan pada beberapa tahun lalu.
"Kepada semua anggota Keluarga Besar ITB Stikom Bali, termasuk para alumni yang kini mengabdi di berbagai tempat di Indonesia, mari kita gunakan masalah ini sebagai kesempatan berharga untuk menunjukkan kualitas kita sebagai insan akademis yang menghargai toleransi serta setia kepada Pancasila dan NKRI," ujarnya pada acara yang dihadiri juga oleh pendiri ITB Stikom Bali Satria Dharma dan Rektor ITB Stikom Bali Dadang Hermawan itu.
Postingan lama
Pandangan yang tidak jauh berbeda disampaikan Ida Bagus Dharmadiaksa, pendiri sekaligus Ketua Yayasan Widya Dharma Santhi Denpasar yang mengatakan bahwa di kampus setempat, kerukunan dan toleransi warga kampus begitu terjaga.
"Karena menyangkut SARA, kami harus bersikap tegas, kami harus bersikap. Tujuan kami mendirikan kampus adalah untuk mencerdaskan dan membangun karakter generasi muda. Namun, ada pihak dengan cara-cara tidak elegan ingin menjatuhkan kami," ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar Marlowe Bandem mengemukakan kronologis penyebaran informasi hoaks hasil penelusuran tim forensik digital ITB Stikom Bali, yakni konten hoaks bersumber dari sebuah postingan lama (tertanggal 28 November 2015) di Facebook yang bertajuk "Masyarakat Bali vs STIKOM Bali Scorenya 4:0" yang dibagikan kembali oleh sebuah akun pada Jumat, 29 November 2019.
Postingan tersebut juga dibagikan oleh setidaknya 18 akun Facebook sepanjang tanggal 29 November hingga 1 Desember 2019. Bahkan satu akun membagi ulang postingan lama tersebut sebanyak dua kali. Selain itu ada postingan yang dibagikan secara khusus ke berbagai grup Facebook yang berkaitan dengan komunitas atau ikatan kekeluargaan "sameton" Bali.
"Konten lama itu juga dibagikan via Whatsapp. Teks dari postingan lama didaur ulang: di-copy dan di-paste dengan pencantuman sebuah nama dan nomor telepon genggam. Konten lama yang didaur ulang ini selanjutnya diteruskan melalui Whatsapp dan nampaknya secara khusus menargetkan sharing kepada grup-grup Whatsapp yang beranggotakan komunitas/warga Bali," katanya.
Kemudian, tanpa mengecek kebenaran konten, dan tanpa berusaha mengonfirmasi kebenarannya secara resmi ke ITB Stikom Bali, konten hoaks bermuatan SARA yang telah dikemas ulang tersebut ramai dibagikan di media sosial.
"Pertanyaannya kemudian dan ini juga ditanyakan oleh banyak pihak adalah kenapa memosting ulang konten lama dari 28 November 2015 dan menyamarkannya sebagai konten baru? Permasalahan tahun 2015 yang dikaitan dengan Dadang Hermawan dan Stikom BALI sudah tuntas setelah adanya klarifikasi dari yang bersangkutan, dan hal tersebut telah diterima dengan lega oleh publik luas," ucap Marlowe.
Baca juga: Stikom Bali siap kolaborasi dengan kampus asing (video)
Setelah klarifikasi ini, Marlowe mengajak lemaga pemerintahan, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, media massa, dan pihak aparat penegak hukum untuk berdialog dan mengkaji permasalahan ini agar tak terulang kembali di masa mendatang.
"Kami akan bekerja sama dan meminta bantuan secara resmi dari pihak kepolisian untuk menganalisa motif dari hoaks bermuatan SARA ini. Bilamana ditemukan unsur-unsur kesengajaan untuk mendiskreditkan dan merugikan ITB Stikom Bali secara moral maupun material, kami akan berkoordinasi dengan mitra LBH untuk menempuh jalur hukum," ujarnya.
Baca juga: Kemenristekdikti: ITB Stikom Bali buka prodi sesuai kebutuhan industri
