2020, KKP targetkan 20 juta hektare kawasan konservasi perairan

Petugas Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang bersama pendamping teknis dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadyah Kupang (UMK) menyiapkan peralatan bioakustik untuk memonitor keberadaan Setasean. (ANTARA/ Humas BKKPN)

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menargetkan pembentukan 20 juta hektare kawasan konservasi perairan terwujud tahun 2020.

"Nah Indonesia itu mencanangkan 20 juta hektare dan menjadi target di mana dengan 20 juta itu kita berkontribusi positif kepada dunia terutama terkait perubahan iklim dan yang penting keberlanjutan dari masyarakat yang hidupnya 60 persen di pesisir dan tentu menjamin kehidupan mereka," kata Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga KKP Suseno di CTC Denpasar, Jumat (29/11) malam.

Intinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun mendatang menargetkan 20 juta hektare itu sekaligus menunjukkan leadership-nya (kepemimpinan) Indonesia di dunia karena Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah dibandingkan negara lainnya. "Jadi untuk di laut kita memimpin," katanya.

Ia menekankan pentingnya kawasan konservasi perairan bagi kelestarian ekosistem dan pengendalian dampak perubahan iklim serta pelibatan masyarakat pesisir dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Baca juga: CTC-DKP Bali sepaham untuk perkuat kawasan konservasi laut

Para ahli dan praktisi sepakat bahwa kawasan konservasi perairan merupakan salah satu solusi terbaik untuk menekan ancaman terhadap ekosistem pesisir dan melindungi habitat penting untuk ikan memijah, tumbuh dan mencari makan, sehingga warga sekitarnya bisa mendapatkan manfaat.

Kawasan konservasi perairan akan membuat sumber daya laut terjaga dan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga sekitar dan pemerintah lokal, antara lain melalui pengembangan wisata bahari.

"Ada tiga pesan saya, kita boleh bangun ekonomi untuk laut tapi yang mana yang ekonominya maju tanpa harus merusak alam. Tapi punyanya private sector, perusahaan, ketika kita enggak mau harus ada sosial inclusiveness, jadi keadilan sosial, data ekonomi makro berdasarkan sumber daya laut yang berkelanjutan dan ketiga keadilan sosial tetap harus diperhatikan," kata Suseno.