Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani menegaskan mengatakan bahwa Bangsa Indonesia harus semangat memerangi segala bentuk radikalisme maupun terorisme yang berkembang memecah-belah persatuan di republik ini, karena itu Pancasila menjadi kesepakatan bersama yang menyatukan perbedaan dan kemajemukan.
"Pancasila digali pemimpin bangsa di antara latar belakang berbeda. Kita perlu mencapai kesepakatan bersama, supaya negara ini berdiri kokoh karena sesungguhnya negara ini multietnis, multiras, dan multi-budaya," kata Muzani berdasarkan rilis yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.
Baca juga: BPIP: hoaks lemahkan nilai Pancasila
Para pemimpin, termasuk pemimpin agama, telah mencapai kata sepakat Pancasila adalah dasar permusyawaratan bangsa dan negara. Bangsa Indonesia sangat beruntung mempunyai ideologi Pancasila.
"Pancasila melandasi dasar negara kita sehingga negara berdiri kokoh sampai sekarang. Dan kita tetap bersatu dalam bingkai negara republik Indonesia," kata Muzani saat menjadi pembicara dalam Forum Indonesia Islamic Young Leaders Summit 2019 yang digelar di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Sabtu.
Ia menambahkan, Pancasila telah menyatukan beragam latar belakang, mulai dari Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang dimiliki Indonesia.
Baca juga: BPIP waspadai penetrasi ideologi non-Pancasila ke ASN
Jika perbedaan yang dimiliki setiap suku bangsa yang tersebar di penjuru Nusantara telah bersatu dalam bingkai Pancasila. Persatuan yang telah dirajut harus terus dijaga.
Oleh karena itu, Politisi Partai Gerindra itu menegaskan betapa pentingnya Pancasila untuk ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila pun diyakininya akan mengokohkan Indonesia hingga selama-lamanya.
Muzani mengatakan jika Pancasila sebagai ideologi bangsa harus menjadi harga mati yang harus ditanamkan dalam jiwa setiap Warga Negara Indonesia.
"Pancasila merupakan harga mati bangsa Indonesia," kata dia.
Baca juga: BPIP: Pancasila harus ada dalam peraturan perundang-undangan
Turut hadir dalam forum itu, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komisaris Jenderal Polisi Dharma Pongrekun, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Bursah Zarnubi dan Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Jalal Mirzayev.
Selain itu hadir juga Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Profesor Amany Lubis, mantan Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia Mohamad Asruchin, mantan Duta besar Indonesia untuk Spanyol Yuli Mumpuni Widarso dan Sekretaris Jenderal Indonesia Society for OIC (ISOIC) Bunyan Saptomo.
Radikalisme hingga aksi teror yang kembali terulang di Indonesia menjadi fokus utama dalam Forum Indonesia Islamic Young Leaders Summit 2019 itu.
