Ketum PKB akui tidak tahu Gerindra mau masuk koalisi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengakui belum tahu kabar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Kerja.

"Saya belum tahu, Pak Prabowo berkehendak masuk atau tidak. Sampai detik ini, saya belum mendengar satu kalimat pun," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Cak Imin akan menyambut baik rencana kedatangan mantan calon presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Adil-Makmur itu ke kantor PKB.



"Ya welcome, ahlan wa sahlan, kami akan sajikan makanan nasi kebuli dan kami akan menyambut dengan penuh kekeluargaan," ujar Cak Imin.

Cak Imin hanya tahu kalau Prabowo ingin bersilaturahmi, berdiskusi masalah negara, kurang lebih sama dengan pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh kemarin.

"Kurang lebih sama, cuma isinya saya belum tahu. Beliau hanya menyampaikan akan silaturahmi malam ini dan berdiskusi menyangkut berbagai persoalan kebangsaan dan negara," katanya.



Ia tidak ingin berspekulasi apapun soal kedatangan Prabowo ke Kantor DPP PKB pukul 19.00 WIB nanti apakah terkait dengan keinginan Gerindra untuk masuk koalisi partai pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Cak Imin mengatakan, Gerindra belum mengeluarkan pernyataan resminya terkait itu. Ia takut ketika sudah berekspektasi terlalu jauh, ternyata Gerindra tidak jadi bergabung ke koalisi.

"Jadi tergantung Gerindra, mau ikut atau tidak. Saya belum tahu Gerindra mau masuk (koalisi) atau tidak, saya belum tahu," kata Cak Imin.



Dilansir dari situs Wikipedia, Koalisi Indonesia Kerja adalah nama koalisi yang mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019.

Koalisi itu adalah rival dari Koalisi Indonesia Adil-Makmur yang mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan wakil presiden bernomor urut 02.

Koalisi Indonesia Adil-Makmur resmi dibubarkan pada 28 Juni 2019, pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pasangan Prabowo–Sandi dan menandai kekalahan pasangan itu di Pilpres 2019.