Kominfo perangi hoaks lewat diskusi publik

Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Mediodecci Lustarini, dalam forum diskusi publik "Bersatu untuk Indonesia Maju" di Jakarta, Sabtu, (ANTARA/Arindra Meodia)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memerangi penyebaran hoaks di tengah masyarakat lewat forum diskusi publik bertajuk "Bersatu untuk Indonesia Maju" di Jakarta, Sabtu.

"Kita melakukan forum diskusi juga melakukan diseminasi informasi untuk edukasi. Harapnya ketika kita melakukan diskusi publik, peserta bisa membawa pulang apa yang didapat di forum ini, dan menyebarkan di lingkungan mereka," ujar Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Mediodecci Lustarini.

Untuk menggelar acara tatap muka dengan masyarakat, Mediodecci mengatakan Kominfo telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga negara, lembaga masyarakat dan lembaga keagamaan.

Mediodecci juga mengatakan lebih dari setengah jumlah penduduk di Indonesia telah mengakses internet. Hal ini menurut dia bak dua sisi mata pisau -- positif, sekaligus memiliki banyak tantangan.

Sebab, besarnya jumlah penduduk yang menggunakan internet tidak diiringi dengan penyaringan informasi. Menurut dia, masyarakat masih banyak yang bingung untuk menentukan mana informasi benar dan mana berita bohong.

Berdasarkan penelitian, Mediodecci menjelaskan, rata-rata orang Indonesia menggunakan waktu 8 jam 51 menit untuk berselancar di internet. Dari waktu berinternet itu, 4 jam digunakan untuk bermedia sosial.

"Kalau bicara dampak, 4 jam dari 24 jam itu berarti 1 per enam dari waktu kita sehari digunakan untuk medsos pasti dampaknya besar sekali, itu lah penyebab informasi di media sosial dipercaya oleh masyarakat," kata dia.

Baca juga: Menhub ajak lawan hoaks

Selain secara edukasi secara offline, Kominfo juga telah melakukan upaya secara online untuk memerangi hoaks di tengah masyarakat, salah satunya dengan membuat situs web pengaduan konten yang dianggap negatif.

"Pemerintah sendiri punya website namanya aduankonten.id, di mana kita bisa menganalisa apakah berita itu hoaks atau bukan, dan juga ada stop hoax dan turn back hoax," kata Mediodecci.

"Kita mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mereka bisa self-checking, memeriksa, memilah serta mencari tahu apakah berita itu benar atau hoaks," tambah dia.

Baca juga: UI: hoax jadi "bencana" baru dalam bencana alam