Denpasar (ANTARA) - Kegiatan "Roadshow Bus KPK" mendatangi Gedung Wismasaba, Pemerintah Provinsi Bali, Sabtu, yang diikuti oleh ratusan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kota Denpasar yang baru terpilih melalui Pemilihan Umum untuk periode 2019 - 2024.
"Melalui acara roadshow ini, dengan memberikan materi pendidikan, dengan tujuan dapat memberikan informasi tentang adanya pembangunan sistem, terkait dengan permasalahan politis," kata Direktur For Education Publik Servis KPK, Giri Suprapdiono.
Dengan diadakannya roadshow ini, selain memberikan penindakan, Giri menuturkan bahwa pihaknya juga menyertakan fungsi KPK sebagai pencegahan. Salah satu nya dengan membangun sistem dan juga memberikan pendidikan dengan menyertakan nilai - nilai spiritual dan juga unsur dari kepribadian itu sendiri.
Selain itu, di hadapan ratusan anggota DPRD Provinsi dan Kota Denpasar, yang terpilih, Giri menampilkan beberapa contoh kasus yang menjerat penjabat - penjabat negara. Salah satunya, kasus yang menjerat Instansi Perpajakan dengan melibatkan terdakwa Gayus Tambunan.
Giri turut memberikan pemaparan materi soal penanganan kasus korupsi, yang dimulai dari tahap penyelidikan kasus Korupsi tersebut, pemeriksaan hingga berkas perkara berakhir di Pengadilan.
"Acara roadshow dengan materi pendidikan ini, diharapkan dengan adanya pembangunan sistem, terkait dengan beberapa hal, bahwa kita disini kan kadang politik kita tidak rasional, dan juga biaya politik mahal, insentif pejabat politik begitu rendahnya, pendanaan parpol hampir tidak ada, dan jadi membiarkan mereka terjerumus, dan ini tidak boleh terjadi lagi, jadi disini kita membantu dengan sistem itu tadi,"kata Giri.
Baca juga: KPK sosialisasi antikorupsi ke wakil rakyat DPRD Bali-Kota Denpasar terpilih
Ia menambahkan, melalui sosialisasi ini juga, dapat menanamkan pemahaman bagi para anggota DPRD tentang bahaya dari korupsi, dan tentunya dapat memberikan dampak yang positif sehingga tidak ada lagi ditemukan kasus Korupsi dari kalangan Pemerintahan.
"pencegahan korupsi ini juga dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem di Pemerintahan Daerah dengan begitu, dapat memberikan bantuan bagi individu - individu agar tidak mudah melakukan tindak pidana korupsi," tegasnya.
Keberadaan sistem dalam pencegahan korupsi ini, dapat menjadi salah satu langkah yang bernilai positif untuk ke depannya, ditambah lagi dengan faktor individu itu sendiri, kepemimpinan dalam diri yang juga bisa membantu dalam penanganan kasus korupsi.
Baca juga: Bali jadi provinsi bersih korupsi peringkat ke-4 nasional
