DPR: banyak tidak paham konsep oposisi dalam presidensialisme

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai banyak partai politik tidak paham konsep koalisi dan oposisi dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, sehingga sikap politik mereka terkesan "tarik ulur".

"Yang di dalam dan di luar pemerintahan itu tidak punya konsep tentang apa itu koalisi dan oposisi dalam presidensialisme sehingga mereka bingung. Dalam presidensialisme tidak ada oposisi, karena yang beroposisi dalam presidensialisme adalah parlemen," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Baca juga: Sembilan partai politik penuhi ambang batas parlemen

Dia menjelaskan cara memilih parlemen di negara parlementer dan di negara presidensial itu beda.

Menurut dia, di negara parlementer rakyat hanya milih parlemen untuk membentuk pemerintahan, lalu pemerintahan itu ada dua, kalau dia berkoalisi jadi mayoritas namanya "rulling majority", sisanya disebut dg "minority oposition".

"Di dalam sistem presidensial, rakyat milihnya keduanya, eksekutifnya dipilih, legislatifnya dipilih dan dicoblos anggota DPR," ujarnya.

Dia mengatakan ketika di pilih rakyat, "akadnya" beda, ketika memilih presiden, gubernur, bupati/walikota, rakyat mengatakan "saya pilih kamu tolong laksanakan, ini uangnya, ini kewenangannya tolong jalankan roda pembangunan".

Ketika memilih legislatif di pusat maupun daerah menurut dia, rakyat mengatakan "saya pilih kamu, tolong awasi itu pemerintahan, jadi mengawasi itu artinya oposisi.

"Karena itu dalam sistem presidensial itu tidak ada oposisi, karena legislatif otomatis menjadi oposisi. Di poin ini menurut saya, mereka tidak paham," ujarnya.

Baca juga: Anggota DPR: Bali jadi inspirasi parlemen dunia

Dalam konteks itu menurut Fahri, banyak yang tidak paham sehingga menjadi oposisi, namun mau jadi bagian koalisi itu bingung bagaimana meletakkan diri dalam konstelasi sistem presidensil.

Fahri menegaskan bahwa dalam pemerintahan presidensil, oposisi di ciptakan oleh rakyat, melalui pemilihan legislatif.

"Namun dalam sistem parlementer oposisi diciptakan oleh kemampuan melahirkan koalisi. Kalau koalisi menang mayoritas disebutnya itu 'rulling coalition' sisanya itu menjadi oposisi minoritas," katanya.

Baca juga: Pencalegan mantan napi korupsi dinilai pupus harapan parlemen bersih